Rabu, 30/01/2019 20:30 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Masyarakat Konservasi dan Efisiensi Energi (MASKEEI) menggelar diskusi yang bertemakan Prospek dan Tantangan Kendaraan Listrik di Indonesia, Rabu (30/1) di Audiorium Sinar Mas Land GOP 9, BSD City.
Diskusi ini kali ini melibatkan hampir semua para pemangku kepentingan seperti dari perwakilan pemerintah, Gaikindo, PT PLN, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian.
Seperti yang kita tahu, pemerintah saat ini juga tengah gembar gembor dalam hal pemantapan pengembangan kendaraan listrik yang tertuang dalam rancangan Perpres. Hal ini juga dilatarbelakangi hasil dari forum UNFCCC (United Nation Convention on Climate Change) yang menyepakati bahwa pemanfaatan energi fosil dalam sistem transportasi global harus dikurangi secara drastis, bahkan harus dihentikan.
Dealer BYD Cibubur Sebagai Salah Satu Flagship Dealer di Indonesia, Dilengkapi Fasilitas Lengkap
OnePrix 2024 Palopo : Insiden Sikut dan Dorong Akibatkan Pembalap Kehilangan Posisi, Harusnya Disanksi
Brand Kendaraan Listrik BYD, Pastikan Tampil di Ajang PEVS 2024 di JIExpo Kemayoran Jakarta
"Penting rasanya kita memperhatikan stok energi untuk kepentingan nasional. Sektor transportasi ini adalah sektor dengan pemanfaatan energi yang begitu besar. Kami menyambut baik rencana pemantapan kendaraan listrik. Karena itu dalam diskusi ini kami (MASKEEI) melibatkan para pemangku kepentingan di bidang transportasi, mulai dari Pemerintah sebagai pengambil kebijakan, industri kendaraan bermotor (Gaikindo), serta PT PLN sebagai pemasok energi untuk EV dan calon pemakai EV," ungkap RM Soedjono selaku Chairman of MASKEEI.
Sementara itu, Prof Satryo S Brodjonegoro yang kali ini bertindak sebagai Penasihat khusus menko Maritim yang bertugas mengharmonisasikan berbagai kepentingan dalam proses penyiapan kebijakan pemerintah tentang EV justru menekankan agar Indonesia secepatnya memulai langkah nyata dalam melakukan produksi.
"Perkembangan terakhir dari rancangan Peraturan Presiden tentang percepatan kendaraan listrik. Dalam pembahasan terakhir kita sepakati bahwa ini fokusnya pada kendaraan listrik berbasis baterai. Jadi pemerintah akan mempercepat pengembangan kendaraan listrik ini dan ini sudah diatur dalam. Secepatnya, kalau bisa hari ini," jelas Prof Satryo.
Menurutnya, pengembangan kendaraan listrik tak hanya sebatas mengurangi emisi, tapi juga membangun kapasitas nasional dalam persaingan industri masa depan.
"Upaya pengembangan kendaraan listrik tidak hanya semata-mata mengurangi impor BBM, tidak hanya mengurangoi emisi, tapi juga meningkatkan kapasitas nasional dalam produksi kendaraan listrik. Tiga hal yang ini yang harus kita pegang," lanjut Prof Satryo.
Meski demikian, perspektif berbeda diutarakan oleh Kukuh Kumara selaku Sektretaris Umum Gaikindo (Gabungan Industri Otomotif Indonesia). Ia mengatakan ada beberapa kendala utama Indonesia terkait percepatan pengembangan kendaraan listrik.
"Masalahnya apakah harga bisa terjangkau. Yang paling murah masih dikisaran 500-600 jutaan. Sedangkan daya beli masyarakat kan masih di besar di segmen LCGC. Belum lagi masalah teknis lainnya, seperti Indonesia ini kan negara tropis tentunya akan mempengaruhi bateri kendaraan. Beda halnya selama ini kajian-kajian yang ada kebanyakan di negara-negara iklim dingin," papar Kukuh.
Namun dari kesiapan infrastruktur pengisian bateri, PT PLN justru sangat siap jika memang harus memperbanyak spot pengisian bateri. Saat ini PT PLN sudah memegang konsep EV Charger Station yang kapan saja bisa dibangun di tempat umum seperti di perkantoran, ataupun di pusat-pusat perbelanjaan. (adr)