Jum'at, 10/01/2020 18:31 WIB
mobilinanews (Jakarta) – Selain ditentang Partai Solidaritas Indonesia (PSI), rencana penyelenggaraan balap mobil Formula E di Jakarta pada 6 Juni 2020 juga dipertanyakan terkait nilai ekonomi dan komersial yang didapat.
Disebutkan anggaran sebesar Rp 767 miliar untuk menyelenggarakan balapan Formula E pada 2020 di Jakarta diajukan oleh PT. Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Penyerataan Modal Daerah (PMD).
Di sisi lain, Jakpro sebagai badan usaha milik Pemprov DKI yang ditunjuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai penyelenggara Formula E hanya mentargetkan pendapatan sebesar Rp 50 miliar dari penyelenggaraan balap bermesin listrik itu.
Namun di luar itu, menurut Corporate Secretary Jakpro Hani Sumarno seperti dikutip dari Kompas.com (7/11/2019) penyelenggaraan balap mobil listrik tersebut disebutkan akan menggerakkan perekonomian di Jakarta Rp 1,2 triliun.
Dealer BYD Cibubur Sebagai Salah Satu Flagship Dealer di Indonesia, Dilengkapi Fasilitas Lengkap
OnePrix 2024 Palopo : Insiden Sikut dan Dorong Akibatkan Pembalap Kehilangan Posisi, Harusnya Disanksi
Brand Kendaraan Listrik BYD, Pastikan Tampil di Ajang PEVS 2024 di JIExpo Kemayoran Jakarta
“Rp 50 miliar itu kan yang direct, dari tiket, sponsor, local hospitality. Jadi itu belum dihitung dengan skala makro. Kalau kami hitung berapa hotel di sini, berapa mereka akan akan mendapat keuntungan,” ujar Hani.
Hani menuturkan, Formula E yang diselenggarakan bukan hanya untuk menguntungkan Jakpro, tetapi akan memberikan keuntungan kepada industri pariwisata di Jakarta, dari maskapai penerbangan, hotel, kuliner dll.
Hani optimistis PMD yang diusulkan akan disetujui DPRD DKI Jakarta dan akan masuk ke dalam APBD 2020.
Menanggapi itu, jurnalis senior peliput balap Sukarman Mustamin hanya bisa tersenyum kecut.
“Awalnya, saya sempat mempertanyakan anggaran Rp 1,6 triliun, Rp 1,2 dan yang terakhir menjadi Rp 767 miliar untuk penyelenggaraan Formula E itu peruntukkannya apa? Soalnya, Formula E masuk kategori olahraga profesional, yang dalam peraturan tidak boleh menggunakan APBD maupun APBN,” buka Sukarman.
Jika kemudian dimasukkan Penyertaan Modal Daerah (PMD), lalu dengan target pendapatan langsung hanya Rp 50 miliar, menurut Sukarman itu sama dengan bulshit.
“Omong kosong. Boro-boro untuk kembali modal yang Rp 767 miliar, untuk target pendapatan langsung dari tiket dll saja yang Rp 50 miliar akan sulit tercapai. Karena Formula E ini cabor balap baru dan secara entertain mungkin masih kurang menarik karena tidak ada suaranya (bermesin listrik). Beda dengan F1 atau MotoGP yang sudah punya massa penggemar,” ungkap Sukarman.
Tidak hanya itu, Sukarman juga menengarai banyak misteri di balik rencana penyelenggaraan balap Formula E yang akan dilangsungkan di kawasan Monas Jakarta, 6 Juni mendatang.
“Banyak hal aneh, tapi saya tidak menuduh ya. Tentang anggaran penanggulangan banjir Pemprov DKI yang dipotong Rp 180 miliar tahun lalu, dan Rp 500 miliar tahun ini, jangan-jangan dialihkan … (untuk Formula E)? Belum lagi, ada swasta PT Elang Cakra Arena yang tiba-tiba beli saham kepemilikan Formula E sebesar 0,2 persen. Kenapa swasta, bukan Jakpro sendiri? Lalu, siapa pemilik perusahaan itu?” lanjut Sukarman.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mempertanyakan kajian analisis balapan Formula E yang akan digelar di Jakarta. Mereka meminta pelaksanaan balap Formula E dibatalkan.
“Jangan sampai berjudi dengan uang rakyat kalau misalnya kajiannya tidak jelas,” ujar Anggara Wicitra Sastroamidjojo aggota Fraksi PSI.
Jika Pemprov tetap ingin menyelenggarakan Formula E, kata Anggara, sebaiknya anggaran kegiatan itu menggunakan dana dari pihak swasta.
“Kalau bisa dengan dana swasta, mengapa harus memakai uang rakyat untuk pelaksanaannya,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI itu. (bersambung, bs)
Keyword : Formula E Jakarta Jakpro Kajian tidak jelas uang rakyat psi anggara wicitra sastroamidjojo sukarman mustamin