Jum'at, 24/07/2020 16:25 WIB
mobilinanews (Jakarta) - 11 IMI Provinsi yang tidak setuju usulan pelaksanaan e-Rakernas dan e-Munas IMI 2020, akan bertemu KONI Pusat dan Kemenpora terkait keabsahan pelaksanaan Munaslub IMI secara Daring direncanakan pertengahan September 2020.
"Ya, dalam waktu dekat, kami akan ke KONI Pusat dan Kemenpora untuk menanyakan legalitas dan keabsahan Munaslub IMI yang akan dilangsungkan secara daring/video conference. Karena menurut kami, itu melanggar AD/ART IMI," ujar Agung Nugroho, Ketua IMI Provinsi Riau kepada mobilinanews.
"Kita akan mengadu persoalan ini ke KONI Pusat sebagai induk organisasi olahraga dan Kemenpora sebagai pemerintah," lanjut Agung Nugroho.
"Ke KONI Pusat dan Menpora mempertanyakan surat edaran yang dikeluar instansi tersebut sejauh mana urgensinya sehingga bisa menjadi dasar pelanggaran AD/ART IMI dalam melaksanakan Munaslub dan Munas IMI secara online," urainya.
GIIAS 2024: Dorongan Konsisten untuk Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
Bocor, Motor Listrik TVS iQube Terbaru Akan Rilis Dengan Harga Rp 50 Jutaan, Berikut Spesifikasi Lengkapnya!
Riding Clan of Classy, Ekspresikan Anak Muda Pengguna Yamaha Fazzio Hybrid di Surakarta
Agung Nugroho yang menyebut mewakili rekan-rekan IMI Provinsi yang tidak setuju pelaksanaan dua event penting IMI itu dilangsungkan secara daring, serta menyebut heran dengan sikap IMI Pusat.
"Saat ini kan dengan dibentuknya Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibawahnya ada Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional dan Satgas Gugus Tugas Covid-19, meminta instansi, swasta dan masyarakat menggerakkan ekonomi dengan tetap mematuhi Protokol Kesehatan. Tapi kenapa IMI justru memaksakan semua serba daring?," tanya Agung Nugroho.
Kapolri Jenderal Idham Azis pun, lanjut Agung Nugroho sudah mencabut larangan berkumpul dan kerumunan massa. Meski tetap dengan kondisi dibatasi.
Dan lanjut Agung Nugroho, Desember itu masih 5 bulan lagi yang diprediksi para ahli epidemiologi kondisi Covid-19 sudah akan mereda dan jauh lebih bersahabat dibanding saat ini.
Tokoh pemuda dan anggota DPRD Provinsi Riau ini mengatakan, intinya mempersoalkan jika Munas IMI 2020 dilangsungkan secara daring/video conference pada medio Desember 2020 mendatang.
"Coba bayangkan, event akbar dan sakral 4 tahunan, pemilihan Ketum IMI Pusat dilakukan dengan video conference. Bagaimana caranya? Bagaimana LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban)? Pas pemilihan tiba-tiba koneksi internetnya bermasalah? Dan, masih banyak lagi hal-hal yang tidak bisa kita duga akan terjadi," terangnya.
Kalau persoalan jumlah orang yang datang, lanjut Agung Nugroho, itu bisa diatur dengan cara dijatah/kuota setiap IMI Provinsi.
"Intinya, soal teknis itu bisa didiskusikan. Yang penting, event yang disepakati sangat penting itu sebaiknya dilaksanakan secara faktual, seperti sebelum-sebelumnya," pungkas Agung Nugroho. (wan)
Keyword : Keabsahan Munaslub IMI secara daring KONI Pusat Kemenpora IMI Pusat IMI Riau Agung Nugroho Munas IMI faktual