Jum'at, 26/03/2021 16:03 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Terkait sikap "mbalelo" KONI Kalimantan Timur yang belum juga mau mengakui kepengurusan IMI Kaltim yang diketuai H Redy Asmara, akhirnya sampai juga ke telinga Bamsoet selaku Ketua Umum IMI Pusat.
Itu setelah H Redy Asmara menyampaikan langsung kondisi yang terjadi di Kaltim kepada Bamsoet di Jakarta, baru-baru ini. H Redy Asmara yang terpilih secara resmi sebagai Ketum IMI Kaltim hasil Musprov 18 Maret 2017 di Balikpapan, curhat kepada Bamsoet didampingi beberapa pengurus IMI Kaltim.
Sejurus kemudian, Bamsoet segera melayangkan surat kepada pihak terkait yaitu Ketua KONI Kaltim dan persone yang mengklaim sebagai Ketum IMI Kaltim yang didukung KONI Kaltim.
Namun yang lebih yahud lagi, Bamsoet yang juga Ketua MPR-RI tersebut langsung menyurati Letjen TNI (P) Marciano Norman selaku Ketua Umum KONI Pusat.
Hyundai Staria Hybrid: MPV Mewah dengan Teknologi Hybrid Unggulan
Dealer BYD Cibubur Sebagai Salah Satu Flagship Dealer di Indonesia, Dilengkapi Fasilitas Lengkap
OnePrix 2024 Palopo : Insiden Sikut dan Dorong Oleh Riki Ibrahim, Akibatkan Pembalap Kehilangan Posisi, Harusnya Disanksi
Pada surat tertanggal 22 Maret 2021 tersebut, Bamsoet menyebutkan H Redy Asmara terpilih sebagai Ketum IMI Kaltim telah melalui mekanisme resmi Musprov diikuti 83 klub selaku peserta dan 38 klub sebagai peninjau sesuai dengan Anggaran Dasar IMI Pasal 26.
"Bahwasanya untuk pemilihan, pengukuhan dan pelantikan seperti diatur dalam ART IMI Pasal 57, di mana untuk pengukuhan Pengurus IMI Provinsi dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari KONI setempat dan apabila lebih dari 30 hari sejak diajukan, permohonan rekomendasi tidak dikeluarkan KONI setempat, Pengurus IMI Pusat dapat mengeluarkan Keputusan Pengukuhan Pengurus IMI Provinsi tersebut," tulis Bamsoet.
Selanjutnya, berkaitan dengan rekomendasi dari KONI Kaltim tersebut di atas, IMI Kaltim telah menyampaikan permohonan rekomendasi pengukuhan kepengurusan IMI Kaltim, namun KONI Kaltim belum mengeluarkan sampai dengan batas waktunya dan atas kewenangan yang dimiliki IMI Pusat serta diperlukannya suatu Keputusan tentang Kepengurusan IMI Kaltim hasil Musprov IMI Kaltim, maka diterbitkan SK IMI Pusat untuk IMI Kaltim tanpa rekomendasi dari KONI Kaltim.
"Berdasarkan permasalahan dan penjelasan sebagaimana tersebut, serta secara organisasi telah ada pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan kondisi tersebut dan mengatasnamakan IMI Kaltim kepada KONI Kaltim, IMI Pusat telah menyampaikan surat secara resmi kepada para pihak baik ke KONI Kaltim maupun kepada personalia yang mengatas namakan IMI Kaltim untuk meluruskan dan
mempertegas bahwa tidak ada dualisme kepengurusan IMI di wilayah Kalimantan Timur," lanjut Bamsoet.
Atas kondisi permasalahan yang timbul dikarenakan belum adanya pengakuan dari KONI Kaltim hingga saat ini, sehingga akan berdampak kepada para atlet bermotor dari Kalimantan Timur untuk mengikuti PON XX di Papua, Oktober mendatang.
"Dan, akan menghambat konsolidasi organisasi dalam membangun sinergitas dengan para pemangku kepentingan di bidang Olahraga dan Mobilitas di Kalimantan Timur, maka IMI Pusat mengharapkan agar kiranya KONI Pusat dapat berperan serta dalam membantu penyelesaian permasalahan tersebut," kata Bamsoet.
Surat kepada Ketua KONI Pusat tersebut, dengan tembusan kepada Kapolda Kaltim (selaku pembina IMI Kaltim), KONI Kaltim, IMI Kaltim dan Wakil Ketua Umum Organisasi IMI Pusat.
Dua nama penting di negeri ini telah menempuh jalan berdasarkan regulasi yang berlaku : Bamsoet selaku Ketum IMI Pusat sekaligus Ketua MPR-RI dan Letjen TNI (P) Marciano Norman sebagai Ketua Umum KONI Pusat, untuk "menertibkan" KONI Kaltim.
Kita tunggu saja saatnya Ketum KONI Kaltim Zuhdi Yahya, dan Aminullah yang mengklaim sebagai Ketum IMI Kaltim di luar yang diakui resmi IMI Pusat, segera melempar bendera putih tanda menyerah. (tim mobilina)
Keyword : Bamsoet surati Ketum KONI Pusat IMI Kaltim Bamsoet Bambang Soesatyo IMI Pusat Letjen TNI Marciano Norman H Redy Asmara