Senin, 20/09/2021 19:48 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Somasi IMI Jawa Barat melalui tim kuasa hukumnya kepada IMI DKI terkait klaim 4 pembalapnya direbut IMI DKI Jakarta untuk PON XX Papua akhirnya kandas.
Hal itu sekaligus disampaikan Rudy Kabunang SH Ketua Bidang Hukum IMI Pusat di kantor IMI Pusat, Jalan Minangkabau Timur, Jakarta, Senin (20/9/2021).
"Ada dua hal yang bisa saya sampaikan terkait somasi IMI Jawa Barat. Pertama, soal mekanisme organisasi yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Yakni jika terjadi sengketa internal antar wilayah (antar IMI Provinsi), harus diselesaikan melalui IMI Pusat sebagai induk organisasi bermotor," ungkap Rudy Kabunang kepada mobilinanews.
"Yang ini (somasi IMI Jabar ke IMI DKI), sudah ramai di luar, tapi IMI Pusat tidak diberi tahu. Ini tidak boleh. Sementara ketika kami undang untuk klarifikasi pada hari ini, tidak datang dan tidak memberi alasan apapun," lanjutnya.
Sukses Gelar Porsche Sprint Challenge Indonesia, Bagoes Hermanto Terima Penghargaan Porsche Motorsport Night of Champions
Suzuki Address 125 2024: Skutik Matic Modern Bernuansa Klasik Yang Tampil Elegan
Sambangi Tempat Bersejarah, Wahana Makmur Sejati Ajak Media City Touring Pakai Honda Stylo
Yang kedua, tambah Rudy Kabunang, setelah mempelajari dari seluruh aspek termasuk para pembalap dimaksud itu sudah memperkuat tim DKI pada Pra-PON XX Oktober 2019 lalu, kemudian pernyataan para orang tua pembalap, IMI Pusat kemudian menyimpulkan 4 pembalap tersebut sah memperkuat IMI DKI Jakarta.
"Dari permasalahan ini, tentang somasi dari IMI Jabar, kami telah simpulkan dan putuskan ke-4 atlet tersebut telah menjadi kewenangan IMI DKI untuk diikutkan pada PON XX Papua, bulan Oktober depan," tegas Rudy Kabunang.
Untuk keperluan klarifikasi pada hari ini, IMI Pusat selain mengundang IMI Jabar dan tim kuasa hukumnya selaku yang mengirim somasi. Juga mengundang pengurus IMI DKI Jakarta sebagai pihak yang disomasi.
Tampak hadir di kantor IMI Pusat yaitu Anondo Eko (Ketua IMI DKI), Dodi Irawan (Sekum), Dimaz Raditya (Ketua Harian) serta Joshi Mayer Hutapea, SH dari Arianto & Partner selaku tim kuasa hukum IMI DKI Jakarta.
Terkait tujuan somasi yang dilakukan IMI Jawa Barat jelang pelaksanaan PON XX Papua, Rudy Kabunang menimpali. "Apa tujuannya, maksud dan bukti-bukti yang memperkuat, itu bisa didengar dari pertemuan klarifikasi hari ini mestinya. Tapi mereka kan gak datang," terang Rudy.
Dari keterangan Anondo Eko selaku Ketua IMI DKI Jakarta, surat somasi oleh kuasa hukum IMI Jabar itu dikirim pada pekan lalu. Karena menyangkut persoalan antar wilayah, maka kemudian IMI DKI menyampaikan kepada IMI Pusat sebagai induk organisasi dan langsung mendapatkan respon.
"Kami sejak awal sudah siap menyampaikan klarifikasi dan bukti-bukti, yang bahkan tentang 4 pembalap tersebut telah disahkan oleh Technikal Delegate sebelum Pra-PON lalu. Dan, jika kami datang full team hari ini, karena kami tidak ingin mengorbankan atlet akibat somasi yang dikirim jelang berlangsungnya PON XX," terang Anondo Eko.
Bahkan menurut Dodi Irawan, Sekum IMI DKI, para orang tua pembalap yang disomasi meminta untuk ikut datang di pertemuan hari ini. "Mereka mau melampiaskan uneg-unegnya, tapi berhasil kami tahan," ujar Dodi Irawan.
Salah satu orang tua pembalap tersebut adalah Asep "Juragan" Hendro. "Ya, saya menginginkan Farhan memperkuat DKI Jakarta. Maka itu, seluruh persyaratan kami ajukan dan lengkapi. Karena kami yakin akan lebih terurus dengan baik dan lebih jelas dengan prestasinya," ungkap Asep Hendro ketika dihubungi.
Sejujurnya, persoalan terkait atlet/pembalap ini sudah selesai ketika berlangsung Pra-PON pada 2019 lalu. Karena sebelum turun di Pra-PON, semua pembalap diverifikasi oleh Technikal Delegate dan panitia PON XX Papua. Siapa yang persyaratannya lebih sahih dan kuat, daerah tersebut berhak atas kewenangan pembalap.
Dan saat itu, IMI Jabar hanya mengklaim 1 pembalap yaitu Delvintor. Kalau sekarang bertambah menjadi 4 pembalap yang dipersoalkan, Anondo Eko juga bingung.
Empat pembalap yang disengketakan yang kebetulan seluruhnya dari cabor motocross tersebut, sudah menandatangani kontrak kerja hampir 3 tahun terakhir dengan DKI Jakarta.
Dalam kontrak kerja tersebut, para pembalap baik road race maupun motocross DKI Jakarta mendapatkan gaji/honor Rp 10 juta setiap bulan, fasilitas motor, dan fasilitas tambahan ketika melakukan pemusatan latihan dalam persiapan ke PON XX Papua.
Yang justru menjadi pertanyaan bagi IMI DKI, meski hanya 4 pembalap yang disomasi, namun dalam surat tertulis nama 6 pembalap.
Dua pembalap lainnya atas nama M Axel dan Nakami, keduanya memperkuat tim motocross Papua ke PON XX.
Fakta baru lainnya, ternyata Nakami adalah crosser asal NTB seperti yang disampaikan M Nur Haedin alias Edo selaku Ketua IMI NTB. Namun sudah pindah Papua melalui prosedur yang sah pula.
Kabarnya, Bamsoet selaku Ketua Umum IMI Pusat juga telah mengetahui persoalan somasi ini, dan mendukung mekanisme yang dilakukan IMI Provinsi sesuai aturan berlaku. (tim mobilinanews)
,
Keyword : Somasi IMI Jabar ke IMI DKI kandas Ketua Bidang Hukum IMI Pusat Rudy Kanubang SH klaim pembalap PON XX Papua PON XX Papua Anondo Eko