Sabtu, 19/12/2015 20:59 WIB
mobilinanews (Jakarta) – Eit, jangan merasa sudah menang dulu. Terutama hal ini ditujukan kepada Sadikin Aksa yang Jumat (18/12) malam lalu dinobatkan menjadi ketum PP IMI secara aklamasi pada Munas di Hotel Borobudur.
Namun pemilihan Ikin –sapaan karibnya—dianggap cacat hukum. Pasalnya, kubu kandidat lain yakni Prasetyo Edi Marsudi melakukan walk out bersama 13 Pengprov IMI pendukungnya karena menganggap Munas berlangsung sangat tidak demokratis, penuh rekayasa, sudah disetting dan akal-akalan.
“Ini Munas IMI siluman. Semua sudah disetting sejak awal. Makanya kami menggugat soal keabsahan Munas ke Badan Arbitrase Indonesia. Ini Munas apa, demokrasi dikebiri, tidak ada prinsip Luber dan masak wartawan juga nggak boleh masuk hanya menunggu di luar semua,” ujar Prasetyo Edi Marsudi yang dikenal dekat dengan awak media.
Hal serupa disampaikan A Judiarto, timses Pras yang juga ketua Pengprov IMI Jakarta. “Dengan diadukan ini ke badan arbitrase olahraga, Sadikin Aksa belum legitimed sebagai ketum PP IMI. Sebelum ada keputusan yang sah, nantinya pelaksana pengurus PP IMI akan diserahkan KONI Pusat,” ujar Judiarto.
GIIAS 2024: Dorongan Konsisten untuk Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
Bocor, Motor Listrik TVS iQube Terbaru Akan Rilis Dengan Harga Rp 50 Jutaan, Berikut Spesifikasi Lengkapnya!
Riding Clan of Classy, Ekspresikan Anak Muda Pengguna Yamaha Fazzio Hybrid di Surakarta
Menurut Agung Nugroho yang ketum IMI Riau, sudah melihat gelagat untuk memenangkan Sadikin Aksa dengan berbagai cara sejak panitia tim Penjaringan terbentuk.
“Pertama yang aneh, masak anggota badan pengawas jadi tim penjaringan? Lalu siapa nanti yang mengawasi. Lalu yang kedua, para anggota tim penjaringan itu pro semua ke Ikin. Ini saja kan sudah nggak benar,” ungkapnya.
Agung mengingatkan, IMI itu milik semua orang. Bukan hanya saja orang, jadi mestinya juga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada yang berminat menjadi ketum IMI. Dan mesti disepakati baik Pak Pras maupun Pak Ikin sama aset terbaik yang dimiliki IMI sekarang.
Lalu yang berikutnya, lanjut tokoh pemuda Riau itu, masak tata tertib pemilihan ketum IMI sudah dibahas di sidang paripurna pertama (mestinya di paripurna terakhir)."Kalau pembahasan tatib pemilihan dilakukan di paripurna pertama, ya nggak usah ada paripurna berikutnya. Berarti Munasnya sudah selesai," tuturnya.
Lalu, tatib yang sudah dibagikan kepada peserta Munas beberapa hari sebelumnya diganti materinya pas sidang dan tidak ada pemberitahuan kepada peserta.
Dan yang paling aneh bin ajaib, diputuskan voting terbuka untuk pemilihan ketum PP IMI. “Ini tidak ada di AD/ART, tapi dipaksakan diberlakukan. Sepanjang sejarah Munas IMI, voting pemilihan ketum ya tertutup. Ini pemilihan orang bukan binatang,” tegas Agung.
Baik Judiarto maupun Agung telah mengumpulkan bukti-bukti dari materi Munas IMI yang disebut penuh akal-akalan itu untuk segera dibawa ke badan arbitrase nasional Indonesia.
“Kalau laporan diterima, konsekuensinya ya Munas IMI ulang. Dan kami yakin bisa menang. Sudah banyak terjadi di cabang olahraga yang lain. Bukti-bukti lain yang lebih heboh sudah kami pegang, tapi maaf nggak bisa kami buka sekarang. Nanti saya sampaikan ke arbitrase,” ujar Agung sembil melempar senyum.
Wah, bakal seru nih.