Minggu, 27/12/2015 09:05 WIB
mobilinanews (Jakarta) – Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang akan diberlakukan mulai tahun 2016, Menteri Perindustrian Saleh Husin memberi beberapa saran kepada para industriawan mobil maupun motor.
Kepada mobilinanews di Jakarta, Sabtu (26/12), Menteri ramah ini menyampaikan beberapa hal terkait MEA di mana harga kendaraan di kawasan negara-negara Asia Tenggara nantinya tidak lagi dikenakan pajak alias harga realistis.
“Pada prinsipnya, terkait dengan pengembangan industri otomotif di Indonesia sangat bergantung dengan insentif-insentif yang bisa diberikan terutama yang terkait dengan penurunan penggunaan bahan bakar fosil (BBM),” ujar Saleh Husin.
Ditambahkan, karena dengan insentif ini di Indonesia akan diproduksi KBM kategori global product. Sehingga balance of trade bisa didapat untuk sektor otomotif yang sampai saat ini inputan impor masih sangat tinggi.
I Made Dana Tangkas : IOI Tidak Bersinggungan Dengan GAIKINDO
Menperin Saleh Husin Akan Resmikan Proving Ground GT Radial Di Karawang
IIMS 2016 : Curhat Hyundai Soal Tax Holiday Kepada Menperin
Namun demikian juga masih harus mendapat dukungan dari sektor lain di dalam negeri. Seperti keberadaan bahan bakar kualitas euro4.
“Pasar di Indonesia masih sangat atraktif namun harus diikuti dengan kebijakan yang menstimulir tumbuhnya pasar baru antara lain melalui penurunan pajak-pajak dan keberanian menetapkan usia pakai KBM. Sehingga captive marketnya terjaga dan industri otomotif dalam negeri makin berkembang,” terang Menperin.
Maka itu, Saleh Husin melihat program LCGC (Low Cost Green Car) terbukti telah menjadi pelampung penyelamat bisnis otomotif di kala produksi dan penjualan KBM jenis lain menurun.
“Untk itu program ini harus dilindungi dengan mengenakan secara cerdik pengenaan beban-beban impor KBM CBU yang negara lain juga melakukan. Dari sisi produksi program insentif LCE harus segera diberlakukan,” harapnya.
Selanjutnya Menperin Saleh Husin menyarankan harus mencermati pelaksanaan kerjasama internasional ini dengan segera melakukan retalisasi apabila nanti ada penerapan terselubung Non-Tarif Barrier dari negara-negara MEA.
“Untuk itu Kemenkeu (dalam hal ini Bea Cukai), Kemenhub dan Kemenperin bisa membentuk tasf force untuk mengantisipasi secara cepat ada tindakan NTB dari anggota MEA,” tegas Saleh Husin.
Keyword : masyarakat-ekonomi-aseansaleh-husin