Sabtu, 05/08/2023 00:08 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) mengapresiasi kebijakan pemerintah yang akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik.
"Aismoli akan selalu mendukung dengan menyiapkan produk-produk sesuai yang dipersyaratkan sehingga nantinya mampu memenuhi yang ditargetkan pemerintah," kata Ketua Aismoli Irjen Pol. (Purn) Budi Setiyadi di Jakarta, Kamis (3/8)
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa jenis kendaraan motor listrik yang mendapatkan potongan harga harus terdaftar dalam Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (SISAPIRa).
Selain itu, kendaraan yang akan didaftarkan ke dalam sisapira.id harus memenuhi ketentuan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) paling rendah 40 persen.
BBM Baru Pengganti Pertalite Ternyata Mengandung Bioetanol, Begini Penjelasannya!
WRC 2024 Rally Portugal: Kalle Rovanpera Out, 3 Perally Hyundai Kepung Sebastien Ogier
Suzuki Avenis 125, Motor Matic Terbaru dengan Desain Sporty dan Dinamis
"Kami sebagai asosiasi yang menaungi APM-APM (agen pemegang merek- agen pemegang merek) sepeda motor listrik akan terus mensosialisasikan dan mendorong anggota untuk dapat memenuhi syarat yang ditetapkan pemerintah dan menyiapkan produk sesuai standarnya," ujar Budi.
Ia menilai kebijakan pemerintah yang akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik tersebut merupakan hasil dari evaluasi yang telah dilakukan.
Mereka memiliki target 200 ribu motor listrik bantuan pemerintah pada 2023, hanya 1 persen yang berhasil direalisasikan kepada masyarakat.
"Kami di Aismoli menyambut baik jika rencana ini benar-benar direalisasikan sehingga diharapkan penyerapan di masyarakat bisa lebih luas lagi sehingga percepatan adopsi kendaraan listrik roda dua bisa meningkat," ujar Budi.
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan memperluas cakupan masyarakat penerima insentif motor listrik menjadi masyarakat umum dari sebelumnya kelompok masyarakat dengan berbagai kategori tertentu.
"Kelihatannya untuk ke depan, akan dibuka untuk umum," kata Bahlil setelah rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7).(erwin)