mobilinanews (Jakarta) – Menurut Rio Sarwono, mantan ketua Pengda IMI DKI tahun 2000-2004, kewajiban setor Rp 100 juta sangat tidak demokratis. “Pilgub dan Pilpres saja tidak ada kewajiban membayar seperser pun,” ujar Rio.
Pria yang sukses mendukung Pak Jokowi di Pilgub DKI dan Pilpres ini sudah telepon langung sekretaris jenderal PP IMI Robert Daniel Suhardiman untuk membatalkan persyaratan itu.
Kalau ini tetap dipaksakan, hal ini bisa mencoreng nama Nanan Soekarna selaku ketua umum PP IMI yang mantan Wakapolri. Karena sejak IMI diswastakan oleh Hutomo Mandala Putra pada 1990, tak ada bayar membayar pada pemilihan ketua umum IMI.
“Mumpung Munas IMI masih 3 bulan lebih, saya berharap keputusan ini bisa ditinjau kembali. IMI adalah goverment body, seharusnya juga menjunjung tinggi azas demokrasi,” ujar mantan pereli dan pebalap nasional ini.