Senin, 11/01/2016 23:31 WIB
mobilinanews (Jakarta) – Beda pernyataan pihak Kemenpora dengan Staf Kepresidenan membuat bingung penggemar MotoGP di Indonesia. Pasalnya, keduanya memberi pernyataan yang bertolak belakang.
Menko PMK Puan Maharani dan Menpora Imam Nahrawi menyatakan MotoGP Sentul akan dikaji ulang. Hal itu disampaikan baik Puan maupun Imam Nahrawi seusai mengikuti Sidang Kabinet Terbatas dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (11/1).
“Dalam rapat hari ini, Presiden memutuskan bahwa penyelenggaraan MotoGP harus dikaji dulu. Apakah Indonesia benar-benar siap melaksanakan MotoGP 2017?,” ujar Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Hal itu ditegaskan Imam Nahrawi selaku Menteri Pemuda dan Olahraga. Bahwa Presiden ingin ini dikaji ulang karena penyelenggaraan MotoGP bukan hal sembarangan.
MotoGP 2024: Adaptasi Sudah Beres, Tiba Saatnya Marc Marquez Ngegas GP23 Melawan GP24
MotoGP Spanyol 2024 : Federal Oil Apresiasi Podium Marc Marquez, Pembuktian Bersama Gresini Racing
MotoGP Spanyol 2024 : Francesco Bagnaia Pimpin Skuad Ducati, Kuasai Podium Juara
“Kami harus siapkan secara matang, baik penyelenggaraan maupun pihak yang terlibat karena pemerintah intinya mendukung penuh MotoGP. Tidak hanya 2017 tetapi sampai 2019,” tutur Menpora.
Namun dalam press release yang dikeluarkan Staf Kepresiden, Presiden Jokowi menyatakan penyelenggaraan MotoGP Indonesia akan menjadi magnet baru pariwisata nasional.
Sebagai informasi, pemerintah tengah merampungkan Keputusan Presiden (Keppres) MotoGP Indonesia. Dalam arahannya, Presiden juga meminta untuk dikalkulasi beberapa alternatif sirkuit dan segera diputuskan.
Nah loh, kok berbeda?
Menurut Gatot S Dewobroto, Deputy V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora meminta pihak PT Sarana Sirkuitindo Utama selaku pengelola Sirkuit Sentul menyelesaikan 3 masalah utama.
Yakni pertama harus menyelesaikan master plan (deadline seminggu sejak 11 Januari 2016), kedua harus menandatangani kontrak dengan Dorna Sport (deadline 31 Januari 2016) dan ketiga surat pernyataan yang ditanda tangani Tinton Soeprapto selaku direktur utama SSU dan Hutomo MP selaku komisaris utama SSU.
“Kenapa deadline untuk master plan satu minggu? Kami ambil paitnya lebih baik selesai minggu ini dengan asumsi masih bisa dikoreksi. Master plan yang ada sangat teknis dan harus menampung sisi non-teknis juga,” ujar Gatot.
Pihak Sentul juga diminta segera menyelesaikan kontrak karena batas waktunya pada 31 Januari 2016. Kontrak antara SSU dengan Dorna harus tuntas dalam minggu ini (17/1) supaya bisa dikoreksi oleh pemerintah.
Lalu syarat ketiga pihak Sentul diminta menyerahkan surat pernyataan yang harus ditanda tangani Tinton dan Tommy Soeharto. Inti surat tersebut menegaskan bahwa memang benar sirkuit Sentul milik mereka. Sehingga akan bertanggung jawab sekiranya ada persoalan hukum di kemudian hari.
Gatot menyatakan surat pernyataan ini harga mati jika Keppres ingin ditanda tangani pemerintah. “Jadi Keppres MotoGP tidak akan pernah ditanda tangani Presiden kalau tidak ada surat pernyataan dimaksud,” ungkap Gatot lagi.
Menurut Gatot, bukan bermaksud pemerintah mempersulit. Tapi konteksnya supaya aman. “Intinya, jangan sampai ada masalah kalau ternyata sirkuit bukan milik Pak Tinton dan Pak Tommy Soeharto. Tetapi ada pemegang saham lain,” tambah Gatot.
Masalahnya, tiga syarat itu harus selesai dalam seminggu ke depan. Apakah mungkin terkejar? Master plan mungkin oke. Tapi bagaimana kontrak dengan Dorna, apakah dananya yang sudah disepakati tersedia?
Yang paling pelik tentu surat pernyataan kepemilikan Sirkuit Sentul. Pihak Tinton Soeprapto tentu tidak ada kendala. Tapi, kabarnya, Tommy Soeharto selaku pemilik saham mayoritas sirkuit enggan membubuhkan tanda tangan.
Kalau itu benar, nasib MotoGP Sentul bisa di ujung tanduk. Ah, semoga mu’jizat itu ada.