Rabu, 22/03/2023 08:08 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Langkah pemerintah untuk mendukung percepatan elektrifikasi melalui Peraturan Menteri Perindustrian tahun 2023 mendapat sambutan hangat dari para produsen kendaraan listrik yang melebur dalam Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI).
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk pembelian Kendaraan Bermotor Lisrik berbasis Baterai Roda Dua. Pada Pasal 4 Poin 2 dimana Program bantuan paling banyak 200.000 (dua ratus ribu) unit untuk tahun anggaran 2023, dan paling banyak 600 ribu unit untuk tahun anggaran 2024.
Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI), Budi Setiyadi mangapresiasi langkah pemerintah mendukung ekosistem kendaraan listrik melalui Peraturan Menteri Perindustrian Tahun 2023.
"Tentu kami di AISMOLI akan menindaklanjuti program ini dengan sebaik mungkin dengan mendukung pelaksanaannya di lapangan," kata Setiyadi di Jakarta, Selasa (21/3).
OnePrix Palopo 2024 : Andi Gilang dari ART Yogyakarta Juara Kelas OP1 Expert, Diwarnai Hujan Deras dan Red Flag
Paguyuban Motor Si Paling Paham Gelar Halal bi Halal di Warung Solo Kemang, Simak Keseruannya
Laba Bersih Astra Otoparts Tembus Rp475,0 Miliar Di Kuartal I 2024
Menurut dia, sesuai data dari Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian, saat ini sebanyak delapan perusahaan dengan 13 model telah mencapai tingkat komponen lokal dalam negeri.
"Karenanya kami tidak ingin kehilangan momen untuk turut serta dalam program ini, kita patut memberikan apresiasi," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemberian insentif kendaraan listrik ditujukan salah satunya agar masyarakat dapat membeli kendaraan listrik.
Luhut mengakui bahwa kekendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia masih cukup mahal bagi beberapa kalangan di Indonesia.
"Kami menyadari sepenuhnya bahwa harga KBLBB di Indonesia saat ini terbilang masih cukup mahal bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil langkah lebih jauh dengan memberikan bantuan pemerintah dan juga insentif fiskal kepada masyarakat yang ingin membeli KBLBB," ungkap Luhut, Senin (20/3).
Luhut berharap adanya insentif fiskal ini akan meningkatkan aksesibilitas KBLBB bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mampu membeli KBLBB dengan harga penuh.
"Melalui kebijakan ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh KBLBB dengan harga yang lebih terjangkau dan mendorong percepatan adopsi KBLB," tukasnya.(erwin)