Munas IMI Untuk Memilih Ketua Umum Tetap Desember 2020, Tapi Melalui Daring
mobilinanews (Jakarta) - Dampak pandemi Covid-19, seluruh kegiatan otomotif ditunda. Balap mobil Formula E sedianya 6 Juni di Monas Jakarta dibatalkan. Dua seri kejuaraan dunia motocross MXGP belum jelas nasibnya.
Bahkan PON Papua 2020 yang di dalamnya ada 2 cabor IMI : balap motor dan motocross ditunda menjadi Oktober 2021.
Namun hebatnya, ada satu agenda penting IMI yang meski pandemi tidak ditunda atau dimundurkan : Munas IMI 2020.
Dalam Munas IMI tersebut, salah satu agenda pentingnya adalah pemilihan Ketua Umum IMI Pusat, masa bakti 2020-2024.
"Dalam regulasi memang memungkinkan jika terjadi force majeure (suatu kejadian terjadi di luar kemampuan manusia sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya), event bisa ditunda dan dimundurkan," ujar M Riyanto, Waketum Organisasi IMI Pusat kepada mobilinanews.
Namun menurut Riyanto, setelah berkomunikasi dengan Badan Pengawas IMI Pusat yang diketuai Boy Joedo Soembono, disepakati Munas IMI 2020 sesuai dengan keputusan Rakernas di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, Desember 2019.
"Hanya saja akan mengikuti Protokol Kesehatan dari Pemerintah, Munas IMI akan dilangsungkan secara daring (virtual online). Dan, tentang itu, kami telah sampaikan kepada teman-teman IMI Provinsi," terang Riyanto.
Respon sementara, lanjut Riyanto, lebih dari separoh IMI Provinsi setuju Munas IMI 2020 dengan mekanisme daring.
"Saya sangat setuju. Munas ya harus tetap sesuai keputusan Rakernas. Jadi tidak merubah AD/ART. Kalau dimundurin, nanti Munaslub, sementara kita tidak bisa saling bertemu muka," kata Bambang Kapten Haribowo, Ketua Umum IMI Jawa Timur.
"Soal melalui mekanisme daring (virtual online), ya tidak masalah. Habis mau bagaimana lagi, kondisinya lagi begini. Kemarin saya rapat di KONI Jawa Timur juga melalui daring, diputuskan secara virtual, kan kondisinya semua tahu," lanjut Bambang Kapten.
Sementara itu Anondo Eko, Ketua Umum IMI DKI Jakarta, mengatakan selama tidak menyalahi aturan yang ada ya nggak masalah, jalan aja.
"Pandemi ini kita nggak tahu sampai kapan. Kalau mau dijalankan dengan cara virtual, bagi saya setuju aja. Yang penting Desember dijalanin, jadi sesuai schedule," ungkap Anondo Eko.
"Kami yang di provinsi kan semua berkiblat ke pusat, aturan mainnya, AD/ARTnya seperti apa. Kalau pusat menjalankan, provinsi bisa mengikuti langkah-langkah selanjutnya," terang Anondo Eko. (bs)
