Yakin Atasi Kepadatan Arus Balik Lebaran, Menhub Budi Karya Sumadi Dukung Kebijakan WFH untuk ASN
mobilinanews (Jakarta) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan tanggapan positif terhadap kebijakan pengombinasian tugas kedinasan dari kantor (work from office/WFO) dan tugas bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang akan diterapkan pada Selasa-Rabu, 16 dan 17 April 2024.
Menhub Budi yakin bahwa kombinasi kebijakan tersebut akan memperkuat manajemen arus balik Lebaran dan dapat mengurangi potensi kepadatan saat banyak pemudik pulang ke rumah.
"Pada saat puncak arus mudik tanggal 6-7 April 2024 lalu, beberapa ruas jalan tol sangat padat. Volume to capacity ratio atau VC Ratio bahkan hampir mencapai 1, menandakan kecepatan kendaraan sangat lambat bahkan hampir berhenti, meskipun sudah dilakukan rekayasa lalu lintas," kata Budi.
Menhub berharap keputusan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama PNS, untuk tidak kembali secara bersamaan pada tanggal 14 dan 15 April 2024. Para ASN diharapkan dapat kembali pada tanggal 16 atau 17 April atau bahkan sebelum puncak arus balik.
"Izin dua hari WFH (16 dan 17 April) sudah diberikan oleh Menteri PanRB. ASN dapat memanfaatkannya dengan menunda kepulangan karena masih ada waktu. Namun, pastikan bahwa Kamis dan Jumat sudah masuk seperti biasa, sehingga tidak mengganggu pekerjaan," ujarnya.
Menurutnya, kebijakan dua hari WFH bagi PNS bertujuan untuk menampung antusiasme mudik yang tinggi, karena dibantu oleh aksesibilitas yang semakin baik di berbagai wilayah Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah merasa perlu untuk menyesuaikan kerja ASN sebagai bagian dari manajemen arus mudik. Diharapkan dengan kebijakan ini, arus balik dapat berjalan lebih lancar tanpa ada penumpukan yang menyebabkan kemacetan panjang.
Namun, bagi instansi pemerintah yang terkait langsung dengan pelayanan publik seperti kesehatan, keamanan, ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, konstruksi, dan utilitas dasar, kebijakan WFH tidak diterapkan alias tetap WFO 100 persen. (krm)
