Jum'at, 09/12/2016 08:19 WIB
mobilinanews (Jakarta) – Kisruh Musprov IMI Jawa Barat yang kabarnya juga menjalar ke Bali dan daerah lain di Indonesia, menurut tokoh senior otomotif Faryd Sungkar memang begitu adanya. Tidak demokratis karena memang begitu AD/ART yang disusun PP IMI.
“Bunyi AD/ART yang menyatakan setiap calon minimal didukung 1/3 suara klub, itu tidak demokratis. Karena setiap klub hanya boleh mendukung 1 calon. Alasannya katanya untuk mengurangi money politic. Lah menurut saya, justru ini mendorong calon melakukan money politic,” ujar Faryd Sungkar kepada mobilinanews.
Sebab lanjut Faryd, dengan 1 klub hanya boleh mendukung 1 calon berarti --terutama petahana yang tahu persis kondisi jumlah klub yang berhak memilih-- tinggal ‘melobi’ klub untuk bisa mayoritas. Setelah ‘menguasai klub’, baru disounding kapan akan dilangsungkan Musprov.
“Mestinya AD/ART seperti dulu aja. Klub boleh mendukung lebih dari 1 calon. Dan untuk calon ketua Pengprov IMI tidak perlu harus 1/3 jumlah klub punya hak suara, melainkan cukup mendapat dukungan 2-3 klub saja. Itu baru demokratis,” terang pria yang masih duduk sebagai komisi motocross FIM itu.
PP IMI Gelar Mediasi Dengan 3 Kandidat Ketum IMI Jabar Seminggu Jelang Musprov
Jelang MXGP Pangkalpinang : IMI Tingkatkan Kualitas Pengawas Lomba & Tenaga Medis
Wow...James Sumendap Geser Ronny Eman Dalam Musprovlub IMI Sulawesi Utara
Nah, soal siapa yang mau dipilih, sebaiknya setelah mendengar visi dan misi sang kandidat. “Setelah mendengarkan visi misi, pasti klub bisa menilai siapa yang terbaik dan cocok untuk menjadi ketua Pengprov IMI. Itu menurut saya yang terbaik,” tegas Faryd.
Ini pendapat sekaligus masukan dari tokoh sekelas wan Faryd Sungkar. (budsan)