Selasa, 07/05/2019 04:01 WIB
mobilinanews (Jakarta) -- Direktur Pemasaran Astra Honda Motor (AHM), Thomas Wijaya membantah tidak pernah ada komunikasi antara pejabat perusahaannya dengan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).
Barang bukti berupa email internal YIMM yang menyebut nama pejabat AHM, telah digunakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) buat menjerat keduanya dalam perkara kartel, meragukan bukti itu sebagai upaya komunikasi kedua belah pihak.
Pada Februari 2017, KPPU menyatakan AHM dan YIMM terbukti melanggar Undang-Undang No 5 Pasal 5 Tahun 1999 tentang penetapan harga. Harga yang disangkakan yakni pada produk skutik 110 - 125 cc.
AHM dan YIMM telah mengajukan kasasi atas putusan KPPU itu ke Mahkamah Agung (MA) namun sudah dinyatakan ditolak pada April 2019.
Ofero Picassio, Modal RP 13 Jutaan Sudah Bisa Beli Motor Listrik Seperti Vespa 946 Dior
Peugeot Resmi Undur Diri dari Indonesia, Stellantis Pastikan Layanan Purna Jual Tetap Tersedia
Benelli Leoncino 250 Dibanderol Seharga Motor 155 Cc, Kenapa Bisa Murah, Ini Alasannya
Latar belakang putusan KPPU yakni ditemukannya bukti email internal YIMM pada 28 April 2014 dan 10 Januari 2015. E-mail pertama mengindikasikan pihak YIMM memberitahu AHM bahwa mereka akan mengikuti kenaikan harga.
E-mail kedua dari Direktur Pemasaran YIMM saat itu, Yutaka Terada, kepada Executive Vice President YIMM Dyonisius Beti dan Direktur Penjualan YIMM Sutarya. Isinya mengungkap pernyataan Terada bahwa 'Presiden Direktur YIMM Yoichiro Kojima dan Presiden Direktur AHM Toshiyuki Inuma telah bertemu di lapangan golf dan sepakat menaikan harga'.
"Itu bukti sepihak atau bukti dua belah pihak? Itu kami anggap sebagai bukti sepihak dan tidak kuat dijadikan sebagai alat bukti yang mendasari sebuah putusan penting," kata Thomas di Jakarta belum lama ini.
Menurut Thomas, pembuktian bersalah seharusnya menjadi tugas penyidik KPPU, bukan AHM. Meski begitu AHM dikatakan tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk YIMM yang sudah menyeret pejabat AHM dalam komunikasi internal.
"Kembali lagi itu kan tugas dari para penyidik sebetulnya, itu harusnya menjadi satu dasar mereka melakukan konfirmasi kepada pihak Yamaha. Tidak perlu direkomendasi juga karena dari sisi perangkat hukum pasti dari sisi kiri dan kanan ada kenetralan, fairness dan balancing," kata Thomas.
Thomas mengatakan kartel itu tidak benar. Cara menentukan harga produk dikatakan dilakukan internal tanpa campur aduk pihak lain, apalagi Yamaha.
"Kami melihat teknologi, spesifikasi, fitur, kualitas, kemudian juga biaya material, angka produksi, kemudian ada juga biaya tenaga kerja. Itu menjadi komponen dalam kami menentukan harga," ungkapnya.
Ia menegaskan hal-hal tersebut yang menjadi acuan Honda dalam membuat harga.
"Kami melihat benar-benar kemampuan konsumen di masing-masing segmen seperti apa, teknologi, fitur kualitas seperti apa, ongkos produksi dan perpajakan. Itu yang membentuk harga sampai ke tangan konsumen," kata Thomas. (cnn indonesia, bs)
Keyword : Honda tolak dituduh kartel thomas wijaya kppu astra honda motor yamaha indonesia motor manufacturing