Rabu, 06/05/2020 21:40 WIB
Oleh: Rudi S Kamri
Statement Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan yang baru dinyatakan sembuh dari sakit Corona dianggap membingungkan masyarakat:
1. Mulai besok moda transportasi boleh beroperasi, tapi mudik tetap dilarang. (?)
2. Mudik diizinkan asal memenuhi protap kesehatan. (??)
3. Pengertian Mudik sama sebangun dengan Pulang Kampung (???)
Saya tidak tahu, apakah Budi Karya Sumadi (BKS) Menteri Perhubungan ini masih kena pengaruh obat corona atau over dosis obat corona?
Bengkel Siaga Suzuki Jadi Andalan Pemudik: Permintaan Melesat 56% Tahun 2024
PEVS 2024: Kendaraan Listrik Menjadi Wadah Komersial Bergengsi hingga Media Edukasi dan Unjuk Prestasi Pelajar Indonesia
PEVS 2024 : Neta V-II Meluncur, Janjikan Kenyamanan Lebih dengan Banderol Harga Cuma Rp200 Jutaan
Karena saat mulai kerja setelah beberapa minggu absen positif terpapar Covid-19, terkesan pernyataannya seperti orang mabuk dan "slengekan" tidak karuan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI secara virtual yang diekspose media, banyak pernyataan BKS yang ngawur menabrak semua aturan yang telah ditetapkan Pemerintah.
Akibatnya menimbulkan kegaduhan dan polemik di media sosial yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kaum oposan serta merta melahap dan menggoreng gurih pernyataan kontroversial BKS.
Karenanya Istana dan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo terpaksa meluruskan dan mengklarifikasi pernyataan BKS. Sesuatu yang sia-sia dan menghabiskan energi yang tidak perlu.
Pemerintah tegas mudik dilarang. Pejabat di bawahnya jangan membuat interprestasi macam-macam yang akhirnya menimbulkan kegaduhan di masyarakat maupun di aparat pelaksana di lapangan.
Padahal Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Drs Istiono baru saja mengumumkan telah memutarbalikkan sekitar 31 ribu kendaraan yang nekat pulang mudik lebih awal.
Seharusnya kementerian teknis tidak perlu banyak cari panggung dengan bersuara di media. Karena hal itu sangat kontra produktif.
Masalah policy nasional hanya Presiden atau juru bicaranya yang berhak bicara di media. Berkaitan dengan langkah teknis penanganan Covid-19 itu ranah Kepala Gugus Tugas Covid-19 atau juru bicaranya yang berhak bicara di depan publik.
Terkait hal ikhwal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), biarkan Gubernur atau Bupati/Walikota yang bicara. Terkait Bantuan Sosial itu domain Menteri Sosial yang bicara di depan publik.
Menteri atau pejabat yang lain: "Shut your mouth"!!! Bekerjalah dalam diam mendukung semua kebijakan yang telah diambil. Jangan menimbulkan kekisruhan dalam komunikasi publik.
BKS kelihatannya perlu juga saya ajari tentang makna semantik dalam Bahasa Indonesia. Agar dia tahu dan mengerti perbedaan makna semantik antara kata 'Mudik' dan 'Pulang Kampung'.
Jangan membuat interprestasi sendiri yang justru mempertontonkan kebodohan dan kelihatan betapa dia tidak mengerti pemaknaan dalam bahasa Indonesia.
Jujur saya sedih melihat silang sengkarut komunikasi publik Kabinet Indonesia Maju saat ini. Mereka asal bicara dan asal membuat kebijakan yang tidak meringankan tugas Presiden Jokowi tapi justru menjadi beban.
Buat BKS, tolong Anda istirahat dulu saja di rumah. Jangan memaksakan diri bekerja tapi yang Anda lakukan justru menimbulkan kegaduhan.
Sehatkan badan dan pikiran Anda, biar saatnya Anda kembali kerja nanti sesuai dengan tupoksi portofolio yang sebenarnya.
Duh Gusti, ambyaaar tenan negeri ini kalau pejabatnya seperti ini !!!
Salam SATU Indonesia
06052020
Keyword : Menhub Budi K Sumadi statement kontra produktif Mudik tetap dilarang Korlantas Polri Gugus Tugas Covid19 KSP