Minggu, 21/01/2024 01:08 WIB
mobilinanews (Jakarta) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan rencananya untuk menaikkan pajak kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar minyak (BBM).
Pengumuman ini terjadi saat acara perilisan resmi tiga mobil BYD di Indonesia melalui siaran virtual, Kamis, 18 Januari 2024.
Luhut menjelaskan bahwa kenaikan pajak ini memiliki tujuan untuk memberikan pemerintah kapasitas fiskal yang lebih besar, yang nantinya dapat digunakan untuk membiayai atau memberikan subsidi kepada transportasi massal.
"Kami tadi rapat dan berpikir untuk menaikkan pajak untuk kendaraan sepeda motor non-listrik, sehingga nanti itu bisa memberikan subsidi ongkos-ongkos seperti LRT atau kereta cepat," kata Luhut.
Segini Estimasi Biaya Servis CVT Motor Matic di Bengkel Resmi Suzuki
Simak Tata Cara Ngecek NRKB STNK Secara Offline di Samsat
Aveta SVR 180, Motor Bebek Super yang Bertenaga Buas, MX King 150 Auto Minder!
Dampak dari rencana kenaikan pajak tersebut segera terasa di pasar saham otomotif. Saham PT Astra International Tbk (ASII) mengalami pelemahan sebesar 0,93 persen menjadi 5.325 pada pukul 14.39 WIB.
Transaksi perdagangan saham ASII mencapai Rp175,83 miliar dengan volume sebanyak 32,98 juta saham dan frekuensi perdagangan sebanyak 8.758 kali.
Rencana kenaikan pajak juga berdampak negatif pada saham-saham otomotif lainnya. Saham PT Multistrada Arah Sarana Tbk (MASA) turun sebesar 0,95 persen menjadi 4.180.
Saham emiten Grup Astra, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), merosot 2,76 persen ke 2.470.
Saham PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (IMAS) melorot 1,58 persen menjadi 1.560, sementara saham PT Industri Perdagangan Bintraco Dharma Tbk (CARS) turun 1,02 persen ke 97.
Rencana peningkatan pajak kendaraan BBM oleh Menko Marinves menciptakan ketidakpastian di pasar saham otomotif, mencerminkan respons langsung dari para pelaku pasar terhadap kebijakan yang diumumkan. (krm)
Keyword : Luhut Binsar Panjaitan naikkan pajak kendaraan bbm PT Astra International Indomobil kebijakan kontroversial