mobilinanews (Jakarta) - Terkait usulan pajak mobil baru 0 persen, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan RI mengatakan bahwa sebenarnya insentif dari pemerintah sudah diberikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Insentif perpajakan dalam bidang otomotif salah satunya adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.
"Namun usulan 0 persen ini masih akan dikaji lebih dalam," ungkap Menkeu Sri Mulyani pada Selasa (22/9/2020).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengklaim selalu terbuka dan menerima segala ide-ide baru. Tapi belum berarti ide yang diterima bisa disetujui, karena harus konsisten dengan kebijakan yang berlaku.
Sementara Fajry Akbar, Research Manager dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyatakan bahwa relaksasi pajak ini tidak tepat sasaran.
"Karena dalam kondisi seperti ini, orang tidak membeli barang tersier," ujar Fajry
Menurutnya, orang-orang akan lebih menggunakan dana yang ada untuk membeli kebutuhan pokok. Jadi jika harga mobil turun sekalipun belum tentu konsumen akan membeli.
"Penjualan yang terdampak saat ini adalah mobil kelas menengah seperti LCGC dan Small MVP, jadi harga turun pun mereka nggak beli," tambahnya.
Diketahui sebelumnya, Kementeri Perindustrian mengusulkan relaksasi pajak pembelian mobil baru 0 persen atau pemangkasan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai Desember 2020 terhadap Kemenkeu, guna mendorong pertumbuhan ekonomi di industri otomotif saat pandemi.
"Usulan ini diharapkan dapat memberikan efek multiplier bagi konsumen, produsen dan pemerintah guna menjaga keberlangsungan industri otomotif, akses kendaraan pribadi yang terjangkau, penyerapan tenaga kerja hingga memberdayakan industri maupun pelaku usaha sektor lainnya," pungkas Neil Iskandar Daulay, Staf Khusus Menteri Perindustrian. (Lila)
