mobilinanews (Jakarta) - Usulan relaksasi pajak 0 persen mobil baru oleh Kementerian Perindustrian masih menjadi wacana dan bisa menjadi bola liar.
Dengan pajak 0 persen pada pembelian mobil baru, diharapkan dapat memacu pertumbuhan penjualan pasar otomotif.
Stimulir itu toh tidak berlangsung lama atau selamanya. Hanya selama pandemi saja dan sampai mayoritas masyarakat Indonesia disuntik vaksin Covid-19.
Nah, kalau begitu, apa kata masyarakat mengenai rencana relaksasi pajak 0 persen untuk mobil baru ini?
"Nggak setuju, menurut saya lebih banyak efek negatifnya," ujar Orlando, seorang karyawan swasta di salah satu perkantoran Depok yang menggunakan mobil untuk kegiatan sehari-harinya.
Dodo, sapaan akrab Orlando beranggapan bahwa kebijakan ini bisa membuat negara kehilangan pendapatan, karena notabane pemasukan dari sektor otomotif terbilang besar.
Selain itu, akan berimbas pada banyaknya volume kendaraan namun tidak diimbangi dengan perkembangan infrastruktur yang mumpuni.
"Mungkin bisa dilakukan dengan menurunkan tingkat pajaknya saja dibandingkan harus meniadakan pajak sama sekali," ujar lulusan Financial & Banking Management Perbanas Institute Jakarta ini.
Sedangkan menurut Abimas, karyawan swasta sebuah Bank di Jakarta, hal ini harus bisa disikapi dengan bijak oleh semua pihak.
"Karena walaupun bisa meningkatkan penjualan pada industri otomotif, Negara bisa kehilangan pendapatan relatif besar," kata lulusan Business Management Universitas Bina Nusantara (Binus) Jakarta tersebut.
Ia juga mengatakan, wacana ini rumit karena di satu sisi pemerintah mengandalkan pajak untuk memulihkan ekonomi Negara.
"Apalagi di saat pandemi ini, pemerintah terus mengucurkan dana untuk pemulihan ekonomi, yang dananya didapatkan dari pajak," jelas Abimas.
Nah loh, jadi seperti pedang bermata dua, ya? (lila)
