
mobilinanews (Jakarta) – Presiden terpilih Prabowo Subianto secara resmi merilis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Dalam dokumen penting tersebut, terdapat 77 proyek strategis nasional (PSN) yang akan dilanjutkan. Namun, yang menarik perhatian adalah keputusan Prabowo dalam sektor konektivitas, khususnya pembangunan jalan tol, yang mengalami penyusutan signifikan dibandingkan periode sebelumnya.
Jika pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) terdapat 32 proyek jalan tol berstatus PSN yang belum rampung dan siap diwariskan, Prabowo hanya menetapkan empat proyek saja dalam daftar RPJMN 2025-2029. Hal ini berarti sebanyak 28 proyek jalan tol dari era Jokowi kehilangan status PSN-nya.
Berikut adalah empat proyek jalan tol yang masih masuk dalam daftar PSN di era Prabowo:
Pembangunan jalan tol terintegrasi dengan utilitas di Sumatra
Jalan Tol Serang – Panimbang (Banten)
Jalan Tol Probolinggo – Banyuwangi (Jawa Timur)
Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban (Jawa Barat)
Keputusan ini mengindikasikan bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih selektif dalam meneruskan proyek infrastruktur yang dianggap memiliki urgensi dan dampak besar terhadap konektivitas nasional.
Berdasarkan data indikatif dalam RPJMN terbaru, sebanyak 28 proyek jalan tol yang sebelumnya diwacanakan akan berlanjut di era Prabowo ternyata dicoret dari daftar PSN. Berikut daftar lengkapnya:
Jalan Tol Bogor Ring Road (termasuk Caringin - Salabenda)
Tebing Tinggi - Pematang Siantar - Parapat - Tarutung - Sibolga
Ngawi - Kertosono - Kediri (terutama ruas Kertosono - Kediri)
Ciawi - Sukabumi - Ciranjang - Padalarang
Depok - Antasari (termasuk Bojonggede - Salabenda)
Bekasi - Cawang - Kampung Melayu
Serpong - Balaraja
Semanan - Sunter
Sunter - Pulo Gebang
Duri Pulo - Kampung Melayu
Kemayoran - Kampung Melayu
Ulujami - Tanah Abang
Pasar Minggu - Casablanca
Krian - Legundi - Bunder - Manyar
Jakarta Cikampek II Selatan
Solo - Yogyakarta - Kulonprogo
Semarang - Demak
Binjai - Langsa
Bukittinggi - Padang Panjang - Lubuk Alung - Padang
Pekanbaru - Bangkinang - Payakumbuh - Bukittinggi
Yogyakarta - Bawen
Betung (Sp. Sekayu) - Tempino - Jambi
Jambi - Rengat
Rengat - Pekanbaru
Simpang Indralaya - Muara Enim
Lubuk Linggau - Curup - Bengkulu
Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap (Target penyelesaian tahun 2024 ruas Tol Gedebage - Tasikmalaya)
Gilimanuk - Negara - Pekutatan - Soka - Mengwi
Dalam RPJMN, pemerintah menegaskan bahwa daftar PSN ini masih bersifat indikatif. Artinya, proyek-proyek tersebut masih bisa berubah atau bertambah berdasarkan evaluasi lanjutan. Evaluasi ini akan mempertimbangkan proyek yang belum selesai dari pemerintahan sebelumnya serta proyek baru yang memenuhi kriteria strategis sesuai regulasi yang berlaku.
“Daftar proyek strategis nasional tersebut merupakan daftar indikatif yang dapat diubah atau ditambah berdasarkan evaluasi atas proyek-proyek strategis nasional yang telah ditetapkan sebelumnya dan di-carry over. Berdasarkan penilaian atas proyek-proyek baru yang memenuhi kriteria sesuai peraturan yang berlaku,” demikian bunyi RPJMN.
Keputusan Prabowo untuk hanya melanjutkan empat proyek jalan tol dalam PSN tentu menimbulkan pertanyaan besar. Banyak proyek yang sebelumnya dianggap strategis untuk mendukung konektivitas nasional kini tidak lagi mendapatkan prioritas utama. Hal ini bisa berdampak pada kelanjutan pembangunan di beberapa wilayah yang mengandalkan proyek infrastruktur tersebut untuk pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, di sisi lain, langkah ini juga bisa diartikan sebagai strategi untuk lebih fokus pada proyek-proyek yang benar-benar memiliki urgensi tinggi dan bisa segera diselesaikan. Pemerintahan Prabowo tampaknya ingin menghindari penumpukan proyek yang mangkrak dan lebih mengutamakan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Dengan hanya empat proyek jalan tol yang tetap berstatus PSN dalam RPJMN 2025-2029, terlihat bahwa pemerintahan Prabowo akan lebih selektif dalam meneruskan proyek infrastruktur. Sebanyak 28 proyek jalan tol dari era Jokowi tidak lagi mendapatkan status PSN, meskipun daftar ini masih bisa berubah berdasarkan evaluasi lanjutan.
Ke depan, publik akan menantikan bagaimana strategi infrastruktur Prabowo benar-benar diterapkan dalam lima tahun mendatang. Apakah proyek yang dicoret akan tetap dilanjutkan dengan mekanisme pendanaan lain, atau justru benar-benar dihentikan? Semua masih menjadi tanda tanya besar yang hanya bisa terjawab dalam implementasi nyata kebijakan pembangunan di era pemerintahan baru.