Transportasi Gratis untuk 15 Golongan Resmi Berlaku di Jakarta  Inisiatif Besar Pemprov untuk Jakarta yang Lebih Terhubung dan Setara

mobilinanews (Jakarta) - Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta resmi meluncurkan kebijakan transportasi umum gratis bagi 15 golongan masyarakat. Langkah ini diresmikan langsung oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam acara pencanangan infrastruktur konektivitas terintegrasi di Gedung Transport Hub MRT Jakarta Dukuh Atas pada Rabu 7 Mei 2025

Inisiatif ini bukan hanya soal menggratiskan ongkos perjalanan tapi bagian dari strategi besar membangun sistem transportasi publik yang terintegrasi inklusif dan menjangkau lebih luas

Gubernur Pramono menyampaikan bahwa transportasi yang layak tidak boleh menjadi hak istimewa melainkan bagian dari pelayanan dasar yang dijamin oleh negara untuk seluruh warga terutama yang membutuhkan

"Pada hari ini Rabu 7 Mei 2025 infrastruktur konektivitas terintegrasi di kawasan Dukuh Atas serta digitalisasi dan integrasi layanan angkutan umum massal gratis kepada 15 golongan masyarakat secara resmi saya nyatakan dicanangkan" ucap Pramono dalam sambutannya

Tak hanya berlaku untuk TransJakarta kebijakan ini juga akan mencakup MRT LRT dan akan diperluas hingga Transjabodetabek di masa mendatang. Pramono menegaskan bahwa pihaknya lebih memilih untuk fokus pada memperluas cakupan wilayah layanan ketimbang menambah jumlah golongan penerima manfaat

"Untuk sekarang kami fokus dulu pada 15 golongan ini ke depan penyelesaian transportasi Jakarta tidak bisa hanya dari dalam kota kami akan ekspansi bukan dari sisi jumlah golongan tapi dari cakupan wilayah layanan" katanya

Langkah ini sebetulnya sudah menjadi janji politik Pramono sejak masa kampanye Pilkada Jakarta 2024. Dalam debat perdana yang digelar di JIExpo Kemayoran ia sempat menyatakan bahwa integrasi layanan transportasi publik lintas wilayah dan kebijakan tarif gratis untuk kelompok rentan adalah cara paling realistis dan berdampak dalam menekan ketergantungan pada kendaraan pribadi

“Kita sudah bicara aglomerasi maka yang harus dilakukan adalah membangun Transjabodetabek secara utuh saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang naik busway gratis maka mereka naik MRT dan LRT juga harus gratis” tegas Pramono dalam debat itu

Kebijakan ini pun disambut antusias oleh warga Jakarta yang selama ini sangat bergantung pada transportasi publik. Banyak yang menilai langkah ini bukan sekadar populis tapi benar-benar memberikan dampak nyata terutama bagi mereka yang sebelumnya harus menyisihkan penghasilan bulanan hanya untuk ongkos

Adapun berikut daftar lengkap 15 golongan masyarakat yang kini bisa menikmati transportasi umum gratis di Jakarta

PNS Pemprov DKI Jakarta dan para pensiunan PNS

Tenaga kontrak yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI

Siswa penerima program Kartu Jakarta Pintar Plus

Karyawan bergaji setara UMP yang memiliki rekening di Bank DKI

Penghuni rumah susun sederhana sewa milik pemerintah daerah

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau PKK

Warga yang ber-KTP Kepulauan Seribu

Penerima program Raskin yang tinggal di wilayah Jabodetabek

Anggota aktif TNI dan Polri

Para veteran Republik Indonesia

Penyandang disabilitas dengan kartu identitas disabilitas

Lansia berusia di atas 60 tahun

Pengurus rumah ibadah lintas agama

Guru PAUD dan tenaga pendidik jenjang usia dini lainnya

Petugas Juru Pemantau Jentik atau Jumantik di lingkungan RT RW

Langkah Pemprov ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial tapi juga menjadi fondasi penting menuju transformasi sistem transportasi publik Jakarta ke arah yang lebih modern terintegrasi dan berkelanjutan

Kebijakan ini juga dinilai sejalan dengan upaya mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dengan insentif transportasi publik yang gratis bagi segmen masyarakat yang selama ini mungkin merasa terbebani maka diharapkan penggunaan kendaraan pribadi akan berkurang secara signifikan

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga menambahkan bahwa proses digitalisasi untuk penerapan kebijakan ini terus dikembangkan. Sistem pencocokan data identitas dan pemanfaatan kartu elektronik akan menjadi bagian dari verifikasi pengguna sehingga program ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan

Saat ini Pemprov tengah berkoordinasi dengan penyedia layanan transportasi seperti MRT Jakarta LRT Jakarta TransJakarta dan PT KCI untuk memastikan seluruh sistem bisa berjalan secara harmonis dalam satu platform terintegrasi

Transportasi gratis untuk 15 golongan ini bukan hanya soal fasilitas tapi juga bentuk keberpihakan pemerintah pada masyarakat yang sering kali diabaikan. Dalam konteks kota metropolitan yang kompleks seperti Jakarta kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa pembangunan harus berpihak pada yang paling rentan bukan hanya pada yang mampu

Dengan langkah ini Pemprov Jakarta sekali lagi menegaskan bahwa transportasi bukan hanya tentang mobilitas tapi juga tentang akses kesempatan dan keadilan sosial bagi seluruh warga kota