.jpg)
mobilinanews (Jakarta) – Keterangan pers tentang MotoGP Sentul 2017 digelar di kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), komplek Istana Merdeka Jakarta, Kamis (19/11).
Hadir dalam kesempatan itu Suharso Monoarfa (anggota Wantimpres), H Tinton Soeprapto (dirut PT Sarana Sirkuitindo Utama) dan Mayjen (Purn) Moh Noor Aman.
“Saya perlu saya sampaikan, posisinya Wantimpres tidak terlibat langsung untuk rencana penyelenggaraan MotoGP di Sentul nanti. Keberadaan saya untuk memberi rambu. MotoGP ini agak berbeda olahraga lainnya,” ujar Suharso Monoarfa.
Lebih lanjut Suharso menambahkan, sirkuit Sentul milik swasta. Sementara penyelenggaraannya menyangkut negara. Namun penyelenggara MotoGP yakni Dorna Sport juga swasta.
“Tapi dari presentasi yang saya baca, adanya MotoGP sangat bermanfaat secara ekonomi dan wisata. Untuk mengenalkan Indonesia ke dunia. Bahwa Indonesia pantas menggelar MotoGP dan selanjutnya F1,” tutur politikus dari PPP itu.
Dengan predikat sebagai negara ke-4 dengan penduduk terbesar di dunia dan negara terbanyak dalam populasi sepeda motor, lanjut Suharso, sudah semestinya Indonesia bisa lebih hebat dari Malaysia dan Singapura.
Saat ini lanjut Suharso, Indonesia harus memiliki fasilitas sirkuit untuk balap motor yang memiliki syarat sesuai FIM. Yakni sirkuit Sentul untuk menggelar MotoGP. Setelah itu harus ada lainnya, termasuk harus memiliki sirkuit yang milik negara seperti negara lain.
“Aneh saja Indonesia dengan predikat sebagai negara nomor satu populasi sepeda motor di dunia kalau tidak ada MotoGP. Makanya upaya itu harus bisa diwujudkan,” ungkap Suharso.
Soal payung hukum apa yang akan dipakai, menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat itu tengah dipikirkan. “Apakah memakai Peraturan Presiden atau Keputusan Presiden. Yang jelas, nanti bisa sinergi lintas departemen. Kemenpora yang akan menjadi leadernya,” pungkasnya.
Kita tunggu saja updatenya.
