mobilinanews (Bandung) - Buntut kegagalan penyelenggaraan balap Haji Putra Indonesia Cup Prix yang rencananya akan diselenggarakan di Subang, Jawa Barat, akhir pekan ini menimbulkan protes dan kekecewaan.
Pembalap wanita Sabrina Sameh, menumpahkan kekecewaannya atas pembatalan event yang digadang sebagai pengganti serial Oneprix tersebut.
Menurut pembalap motor dan drag bike asal Bandung ini, banyak kejanggalan atas penundaan/pembatalan event balap motor yang siap diselenggarakan Indoclub Championship itu.
"Ya gimana ya, kalau memang enggak bisa dan peraturan enggak jelas atau enggak bisa ditegasin peraturannya, ngomong yang jelas dari awal. Jangan surat izin keluar dan tau-tau ada surat pelarangan penyelenggaraan event dari IMI Pusat," ujar Sabrina Sameh kepada mobilinanews.
Atas pelarangan tersebut, ada banyak pihak yang dirugikan, terlebih untuk tim serta pembalap yang sudah datang dari luar kota.
"Semua kena dampaknya. Tim secara nasional sudah pada datang. Mereka yang dari Sulawesi sudah datang, sudah pada latihan, dan hotel sudah pada disewa, bayar latihan sudah dilakukan. Itu kan juga butuh finansial, bukan biaya yang sedikit pengeluarannya," tambah Sabrina.
Meski kapasitasnya ia tidak turun balapan, namun pembalap wanita blasteran Indonesia dan Mesir ini merasakan kekecewaan yang dirasakan oleh rekan-rekan sesama pembalap.
"Saya enggak turun balap, cuma saya ada di dalam kepanitiaan. Saya sebenernya cuma support event ini, buat mereka supaya semangat lagi karena sudah hampir satu tahun mereka enggak ada balapan. Ya pas denger, ya kesel aja," tandas Sabrina, yang juga pernah mencicipi balap slalom bersama Toyota Team Indonesia.
Sebelumnya, IMI Pusat mengirim surat edaran kepada seluruh IMI Provinsi se-Indonesia, perihal pemberitahuan atas kegiatan IMI sampai dengan akhir tahun 2020.
Dalam surat yang ditanda tangani Sadikin Aksa selaku Ketua Umum tersebut, menyampaikan himbauan kepada seluruh klub anggota IMI di wilayahnya, untuk menunda semua kegiatan IMI bidang olahraga dan mobilitas.
"Pemberitahuan ini disampaikan untuk menghindari kerumunan massa/personil yang dapat mengakibatkan proses pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini diperlukan atas perkembangan kondisi dan situasi Pandemi Covid-19 saat ini," tulis Sadikin Aksa. (hf)
