mobilinanews (Bali) - Pembebasan lahan mega proyek kawasan pariwisata Mandalika di Lombok, NTB, memamg bukan berita baru. Tapi, siapa duga kalau masalah ini sudah jadi fokus perhatian personel PBB dan mengaitkannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Waduhhhh!
Sengketa lahan antara ITDC selaku operator kawasan khusus Mandalika dengan penduduk lokal tampaknya belum tuntas seluruhnya meski berbagai mediasi telah dilakukan.
Buktinya kini muncul berita kalau maslah itu sudah sampai di level United Nations atau PBB meski baru sebatas pada personelnya.
Memang belum sampai pada level resmi institusi badan dunia itu, tapi tetap saja ini bisa menimbulkan efek negatif bagi progress pembangunan sirkuit dan event MotoGP di Indonesia.
Media lokal Bali berbahasa Inggris, cocunut.co, melaporkan kalau Olivier de Schutter mengecam sengketa lahan di Mandalika itu sebagai pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia).
Palapor Khusus PBB untuk urusan kesmiskinan dan HAM itu dengan keras dan tegas menyebut proyek bernilai 3 juta USD ini telah melakukan penyerobotan tanah yang agresif, penggusuran paksa masyarakat adat Sasak berikut intimidasi dan ancaman kepada para pembela HAM.
"Para petani dan nelayan terusir dari tanah mereka. Mengalami kerusakan rumah, tanah, sumber air, situs budaya dan religi karena pemerintah dan ITDC menyiapkan Mandalika menjadi `Bali Baru`," tandas Schutter seperti diberitakan coconut.co.
Di dalam negeri, Komnas HAM sendiri sudah ikut menangani kasus sengketa lahan tersebut sejak tahun lalu. Tak disebutkan apakah ada kaitan langsung lembaga ini dengan apa yang disampaikan Schutter.
Pria Belgia ini adalah anggota Komite PBB Untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya pada 2015-2020 dan ditunjuk sebagai pelapor khusus masalah kemiskinan dan HAM.
Sirkuit Mandalika sendiri masih dalam tahap pembangunan untuk mengejar target penyelenggaran MotoGP 2021 meski slot race musim 2021 sudah penuh dan GP Indonesia hanya jadi cadangan.
Ada yang tetap optimistis GP Indonesia bisa dimainkan pada musim ini, tapi tak kurang banyak juga yang pesimistis. Jika April ini saja masih dalam proses pembangunan, apa iya terkejar untuk penyelenggaraan akhir tahun?
Belum lagi soal homologasi FIM yang jelas butuh proses dan waktu tersendiri. Belum juga pembangunan infrastruktur pendukung seperti kapasitas bandara, hotel dan sebagainya yang jadi syarat mutlak untuk penyelenggaraan.
Betul bahwa Dorna Sports dan tim pabrikan MotoGP sangat antusias dengan masuknya kembali balap motor dunia itu ke bumi Indonesia karena negeri ini adalah pasar yang sangat besar buat mereka semua.
Betul juga fans lokal antusias menyambut. Bos besar Dorna Sports Carmelo Ezpeleta pun mengakui semua fakta itu bahwa Indonesia adalah negeri impian para pelaku balap MotoGP.
Tapi, di sisi lain ia juga mencermati semua event yang mereka miliki dari semua sisi (sosial, budaya, politik) untuk menjaga citra usahanya yang sudah dibangun puluhan tahun.
Soal kasus sengketa lahan Mandalika jelas sekali kalau Ezpeleta mendengar dan akan mencermati apa yang terjadi. Ia bahkan pernah mengatakan akan terus mengikuti dan mencermati perkembangan kasus itu sembari berharap semua terselesaikan pada waktunya.
Maka mari berharap saja kecaman Schutter dengan atas nama PBB itu tak turut mempengaruhi sikap Ezpeleta meski sudah mengikat kontrak resmi dengan Mandalika.
Agar kembalinya balap kelas primer itu ke Indonesia benar-benar mulus. Terserah bisa di musim kompetisi 2021 atau mulai dari 2022? Pokoknya mulus! (rnp)
