"Kalau Gerbang Start Nggak Sesuai Selera Sekjen PP IMI, Subsidi Nggak Keluar..."

mobilinanews.com (Jakarta) –  Saat ini, kondisi PP IMI dinilai sangat memprihatinkan. Tidak hanya para pengurusnya memilih mengundurkan diri, tapi event olahraganya amburadul. Kondisi ini ikut membuat salah seorang anggota komisi balap PP IMI curhat melalui mobilinanews.

Dengan alasan keamanan, dia minta untuk tidak disebutkan jati dirinya. Semua dilakukan demi kemajuan IMI mendatang, dan lagi dia tidak tahu harus ngomong ke siapa lagi. “Soalnya, di PP IMI itu saya bingung ; mana kawan dan mana lawan,” ujarnya. Berikut isi curhatnya.   

***
Memang PP IMI makin parah saat ini. Yang jadi sasaran orang-orang di daerah itu kita-kita yang tugas jadi juri Kejurnas.
Cuma mau ngomong ke siapa susah sekarang. Karena di PP IMI kita nggak tahu mana kawan dan mana lawan. Satu-satunya yang masih saya percaya itu hanya Eddy Horison.

Saya dukung buat kritikannya ke IMI. Soalnya sekarang bukan hanya stagnan, tapi mundur. Dan banyak keputusan dan kebijakan yang diambil itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi hanya sepihak.

Salah satunya yang paling fatal itu adalah halaman kuning buku aturan lomba tahun 2015 itu hanya dirubah sepihak oleh Donny Prihandana. Padahal itu kan kalau mau dirubah harus dengan keputusan Rakernas.

Tapi tolong jangan bilang kalau dari saya. Tapi semua udah pada tahu kok. Tapi susah untuk diprotes. Itu juga sekjennya parah.

Sekarang misalnya Kejurnas MP (MotoPrix), itu kalau gerbang startnya nggak sesuai dengan hati sekjen, bisa-bisa subsidi nggak keluar. Bahkan teman saya di Komisi Balap Motor uang tugasnya yang lama sekali baru cair. Atau belum cair-cair sampai sekarang hanya karena masalah izinnya saja.

Sekarang untuk kejurnas izin keramaiannya itu harus dari Polda. Kalau hanya Polres pasti uang tugasnya nggak keluar. Padahal itu kan lebih mempersulit penyelenggaraannya. Karena sekalipun izin Polres dan bahkan Polsek setempat,  pasti ada biaya tambahannya yang lumayan besar kan.

Yang lain lagi, sekarang di daerah nggak boleh melaksanakan kejuaraan dengan title open tournament seperti kejuaraan nasional. Karena dianggap pesertanya datang dari luar daerah penyelenggara dan rekomendasinya harus dari PP IMI.
Hal-hal seperti ini kan bukan memajukan otomotif, justru sangat menghambat.

Menuut saya, siapa saja silakan jadi Ketum PP IMI, yang penting  bisa memajukan otomotif di Indonesia. Terus roda organisasinya bisa berjalan dengan baik dan benar, seturut dengan aturan yang ada, nggak tipis telinga, nggak semena-mena, nggak menganakemaskan seseorang atau beberapa orang.

Karena pasti dengan begitu pasti menjadikan yang lainnya sebagai anak tiri, itu aja. Karena semuanya di atas itu dilakukan para petinggi yang sekarang sepertinya menguasai PP IMI.