mobilinanews (Padang) - Bukan rahasia lagi bila posisi Ketua Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia (Pengprov IMI) menjadi incaran. Tentunya ada banyak alasan kenapa posisi ini diinginkan orang yang punya kepentingan tertentu. Yang jelas, ada banyak uang beredar dalam tubuh organisasi olahraga otomotif ini.
Khusus pulau Sumatera yang terdapat 10 Pengprov IMI, hampir semua provinsi masa kepengurusan berakhir tahun ini. Bengkulu baru saja usai Musyawarah Provinsi (Musprov) dengan calon tunggal Putrawanjaya Arsyad sebagai Ketua Pengprov periode 2016-2020. Pengurus lainnya yang segera berakhir antara lain Sumbar, Kepri, Riau, Sumsel, Aceh, Jambi dan Babel.
Mulailah muncul intrik untuk memenangkan salah satu calon sebelum drama pemilihan Ketua di Musprov. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah membuat klub siluman agar memiliki hak suara saat Musprov digelar.
Padahal syarat untuk menjadi klub terdaftar di Pengprov IMI setempat cukup berat. Terutama soal uang pendaftaran dan kewajiban menyetor uang dan nama minimal 15 anggota klub agar memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).
Misalkan di Kepri, untuk daftar klub harus setor Rp.200 ribu dan buat KTA masing-masing anggota Rp.80 ribu. Jika sudah terpenuhi, maka klub tersebut terdaftar secara resmi di Pengprov tersebut dan bisa menjadi peserta Musprov yang memiliki hak suara saat proses pemilihan ketua nanti.
Di sinilah oknum bisa bermain. Modusnya dibuatlah KTA aspal alias asli tapi palsu. Kebetulan sekarang telah pakai sistem KTA online. Siapa yang bisa melakukannya? Tentu saja orang dalam IMI yang punya akses untuk mencetak KTA. Kasus ini mencuat di Pengprov IMI Kepri. Ratusan KTA siluman ditemukan.
"Koq bisa yaaa, padahal sekretariat dan Bidang Organisasi IMI Kepri tidak pernah mengajukan nama-nama klub tersebut ke PP IMI. Lalu tidak ada transaksi pembayaran oleh klub tersebut ke PP IMI," heran BS, salah satu pengurus di Kepri.
Tercatat ada 16 klub siluman. Ternyata, dari data base ditemukan nama-nama tersebut merupakan klub lama yang tidak menyelesaikan kewajiban klub sesuai aturan yang berlaku dihidupkan kembali.
Saat masalah ini ditanyakan kepada Usep RS, Ketua Harian IMI Kepri, pesan tak dijawab dan panggilan telpon tak diterima. Kepri memang sedang kosong posisi Ketua karena Kombes Yasin Kosasih yang sebelumnya menjabat DirPol Airud di Polda Kepri pindah tugas ke Kalimantan. Tapi di Kepri masih dianggap Yasin yang menjadi Ketua. Meski roda organisasi dijalankan Usep yang karakternya tertutup.
Lalu siapa yang bermain? "Yang bermain namanya BM, mantan Kabid Organisasi PP IMI periode yang lalu," lantang Donny SQ yang mengetahui kasus ini. Ketika dikonfirmasi kepada BM, yang bersangkutan tidak menjawab pertanyaaan yang diajukan.
Ternyata praktek seperti ini sudah sering terjadi menjelang Musprov. "Hati-hati sama oknum pengangguran yang cari makan dari kasus seperti ini," pesan Donny, atlet nasional offroad asal DKI Jakarta.
"Harusnya PP IMI membuat peraturan tentang juklak Musprov agar jangan setiap provinsi terkesan punya aturan sendiri-sendiri atau berbeda-beda sesuai dengan kepentingan incumbent atau pihak tertentu. Yang lebih parah lagi kalau sampai orang PP ikut bermain," tegas Andy Susanto dari Bali.
"Saya sudah cek, aliran dana 16 klub tersebut tidak ada di pusat, berarti kan siluman," ungkap BS. Sebagai info, dari awalnya 70 klub yang ada di Kepri, 34 klub aktif. Yang lain tak jelas statusnya meski mengantongi KTA.
Apa yang terjadi? Saat ini sekretariat IMI Kepri tutup. Ada indikasi akan terjadi mosi tak percaya dari pengurus yang masih taat dengan aturan yang ada. Entahlah, apa yang akan terjadi selanjutnya jika hal ini tidak segera ditanggapi PP IMI di Jakarta.? (Teks & Foto: BangVe)