Potensi Hilang Rp 27 Triliun, Menperin Ingatkan Dampak Buruk Impor Kendaraan Operasional India

Senin, 23/02/2026 11:32 WIB
bagas


Mahindra Scorpio Single Cabin (Foto: Mahindra)
Mahindra Scorpio Single Cabin (Foto: Mahindra)

Mobilinanews (Jakarta) -  Kabar mengenai rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan sekitar 105.000 unit kendaraan operasional dari India bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan tajam. 

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan respons tegas terhadap rencana importasi kendaraan niaga dalam jumlah besar dari India yang dinilai kontradiktif dengan semangat penguatan struktur manufaktur dalam negeri yang sedang gencar dibangun.

Melansir keterangan resminya pada Senin (23/2/2026), Kemenperin menegaskan bahwa sektor kendaraan komersial, khususnya jenis pick-up, merupakan tulang punggung bagi ribuan pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di tanah air.

Melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA), pemerintah juga secara konsisten melakukan pendampingan agar para pelaku IKM dapat masuk ke dalam rantai pasok global.

Berbagai program mulai dari restrukturisasi mesin, sertifikasi ISO, hingga implementasi Industri 4.0 dilakukan demi memastikan produk lokal mampu bersaing secara kualitas dengan produk global.

Kekecewaan mendalam turut disuarakan oleh Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO), sebagai asosiasi yang menaungi 110 IKM manufaktur komponen.

PIKKO memandang rencana impor tersebut sebagai ancaman nyata bagi keberlangsungan ekosistem industri. Saat ini, tingkat utilisasi produksi industri komponen nasional masih berada di kisaran 60 hingga 70 persen.

Masuknya kendaraan utuh dalam jumlah masif dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas kerja bagi sekitar 6.000 tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada rantai pasok komponen otomotif.

“Secara ekonomi, dampak dari pemilihan produk dalam negeri jauh lebih signifikan dibandingkan dengan opsi impor,” ungkap Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siarannya.

Menperin pun turut memberikan ilustrasi bahwa apabila kebutuhan 70.000 unit kendaraan pick-up dipenuhi oleh pabrikan lokal, maka akan tercipta dampak ekonomi positif atau backward linkage mencapai Rp 27 Triliun.

Nilai sebesar tersebut mencakup berbagai subsektor industri pendukung seperti ban, kaca, baterai, logam, hingga komponen elektronik yang seluruhnya menyerap tenaga kerja domestik.

Kemampuan industri lokal sebenarnya telah teruji melalui proyek Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes) yang diluncurkan sejak 2018 oleh anak perusahaan PT Astra Otoparts Tbk, yaitu PT Velasto Indonesia yang saat ini menjadi PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia.

Kendaraan niaga hasil sinergi Kemenperin, PIKKO, dan pelaku industri besar ini membuktikan bahwa anak bangsa sanggup memproduksi kendaraan fungsional yang relevan dengan kebutuhan pedesaan.

Oleh karena itu, Kemenperin terus mendorong agar pengadaan kendaraan niaga, baik untuk sektor swasta maupun pemerintah, memprioritaskan hasil karya industri dalam negeri demi menjaga kedaulatan manufaktur nasional.

Ketua PIKKO, Rosalina Faried dalam keterangan tertulisnya menyampaikan bahwa pihaknya memahami bahwa kebutuhan ini sangat mendesak, tetapi pengadaannya agar tetap mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

“Mengingat kemampuan industri otomotif dan komponen otomotif dalam negeri sudah sangat mumpuni, hal tersebut (impor) dapat memberikan dampak ekonomi yang tidak bagus terhadap keberlangsungan ekosistem industri otomotif,” tegasnya.

Dengan begitu, Ketua PIKKO berharap bahwa Kemenperin untuk melakukan pembatasan jumlah kendaraan yang diimpor dari India, dan memberikan kesempatan kepada produsen lokal kendaraan bermotor menjadi pemasok kebutuhan kendaraan operasional KDKMP.

Tag

Terpopuler

Terkini