Krisis Stok BBM, BP AKR Tunda Operasional SPBU Baru hingga 2025

Mobilinanews (Jakarta) - Rencana ekspansi BP-AKR dengan membuka 10 SPBU baru di Indonesia pada 2025 terpaksa ditunda. Penyebabnya bukan masalah pembangunan infrastruktur, melainkan kekurangan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang masih terjadi hingga saat ini.

Presiden Direktur BP-AKR, Vanda Laura, menegaskan bahwa sejumlah SPBU baru sejatinya sudah rampung dibangun. Namun, karena keterbatasan stok BBM, sebagian besar belum bisa dibuka untuk umum.

“Kalau SPBU kami buka pun, kalau tidak ada barangnya kan juga sayang ya. Sebenarnya bangunannya sudah ada, tinggal dibuka pintunya,” ujar Vanda saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (10/9/2025).

SPBU Swasta Hadapi Kekurangan Pasokan

Kondisi ini bukan hanya dialami BP-AKR. Beberapa SPBU swasta lain, seperti Shell, juga mengalami keterbatasan stok BBM sejak akhir Agustus 2025. Akibatnya, sejumlah SPBU tidak lagi menjual produk secara lengkap.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM pun sudah memanggil perwakilan SPBU swasta untuk membahas solusi. Pertemuan digelar pada Rabu (10/9/2025), dengan fokus mencari jalan keluar atas keterbatasan pasokan yang menghambat operasional.

Langkah Pemerintah: Optimalkan Pasokan Dalam Negeri

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menuturkan bahwa pihaknya masih menunggu data resmi dari SPBU swasta. Data ini mencakup kebutuhan pasokan serta spesifikasi BBM yang diperlukan.

“Begitu datanya masuk, kami akan sinkronkan dengan ketersediaan pasokan dalam negeri. Kalau memang kurang, maka Pertamina yang akan ditugaskan untuk impor tambahan,” jelas Laode.

Ia menambahkan bahwa SPBU swasta sebenarnya sudah mendapat tambahan kuota impor BBM sebesar 10 persen pada tahun ini. Namun, karena kondisi pasokan belum stabil, langkah sinkronisasi dengan Pertamina menjadi prioritas utama.

Harapan Penyelesaian Cepat

BP-AKR berharap masalah keterbatasan stok ini segera mendapat solusi, agar rencana ekspansi SPBU tidak kembali tertunda. Menurut Vanda, kelancaran pasokan BBM penting untuk menjaga kepercayaan konsumen sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis ritel energi di Indonesia.

“Ini juga menjadi perhatian kami. Kami sudah sampaikan kendala ke Kementerian ESDM, semoga segera ada jalan keluar,” pungkasnya.