Gelar Kejurnas Makin Berat, Promotor Pilih Bikin Event Klub Dan Kejurda

mobilinanews (Padang) - Biasanya gengsi menjadi promotor Kejuaraan Nasional (Kejurnas) balap motor cukup tinggi bagi klub penyelenggara di daerah. Namun, kini semakin terasa berat. Klub enggan menggelar kejurnas, justru lebih minat mengusung Kejuaraan Daerah (Kejurda). Ada apakah?

Fenomena inilah yang terjadi. Seperti di Region 1 Sumatera. Beberapa klub yang pernah menggelar Kejurnas Motorprix tak lagi butuh gengsi tersebut. Prinsipnya, daripada babak belur mengusung kejurnas, mendingan tidak sama sekali. Salah satu penyebabnya adalah subsidi yang diberikan Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia (PP IMI) semakin berkurang, sedangkan beban biaya semakin bertambah.

Tak hanya itu, transparansi tentang besaran uang subsidi sponsor utama dan kapan turunnya dana tersebut tak jelas. Bahkan ada yang sampai sekarang belum diterima klub penyelenggara. Wajar bila panitia minus pemasukan, kalau gak mau dikatakan tekor.

Mari tarik ulur ke belakang. Ketika era Ari Batubara menjadi Ketum PP IMI, ada subsidi Rp.40 juta plus dari PP IMI Rp.8 juta. Lalu ketika Frans Tanujaya duduk sebagai Kabid Olahraga Sepeda Motor diguyur Rp.30 juta. "Sekarang hanya dibantu Rp.15 juta, kita wajib pakai judul sponsor dari PP IMI," buka Constantin Pasaribu dari Crane Club Indonesia di Medan, Sumatera Utara.

"Memang dapatnya Rp.20 juta, tapi realisasinya 25% untuk Pengprov, 75% turun ke penyelenggara, berarti Rp.15 juta. Itu pun sampai sekarang belum diterima. Susah mau ngomong gimana," ungkap Putrawanjaya, Ketua Pengprov IMI Bengkulu yang baru dilantik 30 April lalu.

"Itulah yang jadi masalah kami panitia penyelenggara Motorprix tahun ini. Sudah gitu, subsidi dari NHK dan FDR belum jelas berapa jumlahnya dan dapat berapa, sampai sekarang pun dana belum dapat. Ditanya ke Pengprov, alasannya Ketum IMI sekarang masih baru, jadi tanda tangannya belum berlaku untuk untuk pencairan dana," heran Defri Nofriadi, Sekretaris Panitia putaran ketiga di Muara Tebo (17/4) dari Ikatan Motor Energy Tebo Club (IMETC). Nah lho..!

Selain itu, terlalu banyak aturan yang dibuat sehingga promotor lokal semakin sempit ruang geraknya. Misal, kalau sponsor daerah bisa support Rp.50 juta, tapi tidak boleh menjadi titel event, karena telah diplot judulnya dari pusat. Selama ini, promotor lokal memang tidak pernah tahu seperti apa kontrak PP IMI dengan pihak sponsor kejurnas.

"Mereka tidak pernah terbuka. Sementara yang babak belur panitia penyelenggara di daerah. Mending kita gelar kejurda aja deh," alasan Tantin yang telah 10 tahun terakhir gelar Kejurnas Motorprix di Region 1.

"Gak transparan, dari FDR berapa, NHK berapa kita gak tahu jumlahnya. Harusnya terbuka aja. Klub jelas tekor, karena beban biaya besar, padahal ini kan hajatan bersama Pengprov," kesal Defri. Belum lagi bayar rekom, nanggung juri dan sewa transponder.

Kondisi ini harus jadi perhatian Kabid Olahraga Sepeda Motor PP IMI, Medya Saputra. "Mestinya mereka pengayom untuk Pengprov dan klub lokal, bukan sok unjuk jabatan.

Sepertinya ada main," kesal Tantin. Buktinya, musim kompetisi tahun ini, 2 seri digelar di Bengkulu dan 2 lagi di Aceh. Medya putra Aceh yang baru saja melepas jabatan Ketua Umum Pengprov IMI Bengkulu untuk naik ke pusat. (Teks & Foto: BangVe)