mobilinanews (Jakarta) – Rencana pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi, yang merupakan kelanjutan dari tol Padang-Sicincin, masih menghadapi ketidakpastian. Hingga kini, pemerintah pusat sedang menerapkan efisiensi anggaran, sehingga nasib proyek ini belum sepenuhnya jelas.
Namun, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menegaskan bahwa proyek ini tetap dalam rencana dan akan diupayakan masuk dalam skema Penyertaan Modal Negara (PMN) 2026.
Andre menjelaskan bahwa rencana awal proyek ini telah disusun oleh Hutama Karya dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PUPR. Sesuai dengan rencana tersebut, pendanaan proyek ini akan diajukan melalui PMN 2026, tetapi belum ada kepastian apakah tetap akan dilaksanakan atau tidak.
"Saya belum tahu apakah tetap dilaksanakan atau tidak, tapi saya akan terus mendorong agar proyek ini masuk dalam PMN 2026. Dengan begitu, akhir 2026 atau 2027, proses pembangunannya bisa dimulai," ujar Andre saat melakukan kunjungan kerja di Padang, Sabtu (8/2/2025).
Meski ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran dapat menghambat pembangunan, Andre berharap pemerintah tetap memberikan prioritas pada proyek ini.
"Sekarang masih 2025, masih ada waktu untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai rencana. Mudah-mudahan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi ke depan," tambahnya.
Di tengah ketidakpastian pembangunan tol Sicincin-Bukittinggi, proyek Flyover Sitinjau Lauik di Padang tetap berjalan sesuai jadwal. Andre memastikan bahwa proyek ini tidak terpengaruh efisiensi anggaran, karena menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Menurutnya, proyek ini mendapat lampu hijau setelah Menteri PUPR Dody Hanggodo menandatangani kontrak dengan Hutama Karya sebagai pemrakarsa. Saat ini, administrasi proyek sedang dalam proses di Dirjen Bina Marga sebelum masuk ke tahap pembangunan fisik.
"Karena ini proyek KPBU, pemerintah hanya mencicil pembayarannya selama 10 tahun kepada Hutama Karya. Jadi, meskipun ada pemotongan anggaran di Kementerian PUPR, proyek ini tetap lanjut," ujar Andre.
Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI ini juga memastikan bahwa groundbreaking dan pengerjaan awal tetap sesuai target, yakni Maret 2025.
"Kami harap bisa dimulai paling lambat Maret 2025, atau kalau memungkinkan sebelum Lebaran," tambahnya.
Proyek ini akan dilakukan dalam beberapa tahap, di mana tahap pertama sepanjang 2,78 km akan menjadi prioritas utama. Direktur III PT Hutama Karya Koentjoro menegaskan bahwa persiapan sudah dilakukan dan proses pengerjaan siap dimulai setelah kontrak final ditandatangani.
"Kami berharap tahap pertama bisa selesai dalam dua tahun, sehingga masyarakat Sumbar bisa segera merasakan manfaatnya," kata Koentjoro.
Jika berjalan lancar, proyek ini akan memberikan solusi bagi jalur Sitinjau Lauik yang terkenal rawan kecelakaan, terutama bagi kendaraan besar yang kerap mengalami kesulitan melintasi medan curam dan berliku.
Masyarakat Sumbar tentu menanti kepastian proyek-proyek ini, mengingat manfaatnya bagi mobilitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Apakah pemerintah benar-benar akan merealisasikannya sesuai rencana? Kita tunggu perkembangannya!