Parkir Liar Bikin Jakarta Rugi Triliunan DPRD Desak Dikelola Swasta Dishub Buka Suara

mobilinanews (Jakarta) - Parkir liar di Jakarta bukan cuma bikin macet tapi juga bikin dompet daerah bocor Parahnya kerugian yang ditimbulkan disebut bisa mencapai triliunan rupiah per tahun Anggota DPRD DKI pun geram dan meminta sistem parkir dirombak total bahkan disarankan agar dikelola oleh pihak swasta jika Dinas Perhubungan tak kunjung mampu membenahi

Isu ini mencuat setelah Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti kebocoran besar dalam sistem parkir di Ibu Kota Menurutnya uang yang seharusnya masuk ke kas daerah malah hilang entah ke mana karena lemahnya pengawasan dan menjamurnya parkir liar

Tak tinggal diam Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo angkat bicara Ia mempertanyakan asal angka triliunan yang disebut-sebut dan mengatakan pihaknya belum pernah menghitung secara rinci potensi kerugian akibat parkir liar "Kami belum tahu aspek apa saja yang dihitung jadi belum bisa menanggapi apakah memang sampai triliunan" ujarnya

Namun Syafrin mengakui bahwa ada tiga model penyelenggaraan parkir di Jakarta yaitu parkir on street yang dikelola langsung oleh UP Perparkiran parkir pelantiran seperti di Monas dan Lebak Bulus serta parkir off street yang dikelola pihak swasta namun tetap dikenai pajak sesuai aturan

DPRD Kritik Kinerja UPT Perparkiran

Sorotan tajam juga datang dari Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Dimaz Raditya Menurutnya Unit Pelaksana Teknis atau UPT Perparkiran Dishub tidak menunjukkan kinerja optimal Padahal potensi pendapatan dari sektor parkir sangat besar

"Kalau UPT Perparkiran enggak perform ya bubarin saja lelang ke swasta biar enak kontrolnya" kata Dimaz usai rapat bersama jajaran Dishub DKI pekan lalu Ia menilai swasta bisa mengelola parkir lebih profesional dan efisien serta menutup celah kebocoran retribusi

Pernyataan serupa disampaikan oleh Sutikno Wakil Ketua Komisi C yang menilai bahwa pendapatan dari parkir bisa menambah Pendapatan Asli Daerah dan akan kembali ke masyarakat lewat layanan publik dan bantuan sosial

Target Pendapatan yang Dinilai Terlalu Kecil

Anggota Komisi C lainnya Lukmanul Hakim dari Fraksi PAN menyoroti target pendapatan UPT Perparkiran yang hanya Rp30 miliar per tahun "Dengan banyaknya kantong parkir yang ada di Jakarta angka itu enggak masuk akal Coba saja lihat di Kelapa Gading atau mall mall besar itu potensi parkirnya besar sekali" katanya

Ia menambahkan bahwa kinerja UPT terkesan tidak memiliki arah yang jelas Bahkan data yang mereka sampaikan dalam rapat kerap dinilai tidak valid dan asal-asalan

Solusi Privatisasi dan Penataan Menyeluruh

Usulan privatisasi menjadi opsi yang cukup serius dipertimbangkan oleh DPRD Mereka menyarankan agar Pemprov DKI melelang pengelolaan parkir baik on street maupun off street kepada pihak swasta dengan sistem pengawasan ketat dari Badan Pendapatan Daerah

Hardiyanto Kenneth juga menyatakan bahwa parkir bisa menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah jika dikelola secara modern dan transparan Menurutnya sistem parkir harus terintegrasi dan bebas dari praktik liar yang selama ini merajalela

"Jakarta ini diproyeksikan jadi kota global Tapi kalau sistem parkirnya masih semrawut ya sulit mengejar target pendapatan yang besar" tegas Kenneth

Dishub Janji Transparan dan Evaluasi

Syafrin menyambut baik usulan evaluasi menyeluruh dan menyatakan kesiapannya untuk membuka semua data yang dibutuhkan oleh pansus DPRD dalam revisi Peraturan Daerah tentang Perparkiran Ia juga berjanji akan melakukan perhitungan potensi kerugian secara transparan dan objektif

"Kami ingin semua akuntabel Kalau memang ada kebocoran tentu kami akan perbaiki Tapi kita harus lihat dulu dasarnya dari mana" tutup Syafrin

Kesimpulan

Masalah parkir liar di Jakarta bukan sekadar soal estetika dan kemacetan Tapi juga soal kebocoran keuangan daerah yang nilainya sangat besar Dengan tekanan dari DPRD dan desakan publik reformasi pengelolaan parkir tampaknya hanya tinggal menunggu waktu Apakah akan diserahkan ke swasta atau dibenahi total oleh Dishub Semua kembali pada keseriusan Pemprov untuk menata ulang sistem perparkiran agar lebih transparan dan berdampak nyata bagi warga