mobilinanews (Jakarta) – Rencana soal penyelenggaraan MotoGP di Sentul menyedot perhatian banyak pihak. Pasalnya, kesempatan untuk menggelar event balap motor paling digemari di dunia itu tinggal selangkah lagi datang.
Tapi ada persoalan menyangkut dana untuk renovasi sirkuit yang belum terpecahkan. Moreno Soeprapto, anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra mengurai banyak hal berkenaan dengan persoalan MotoGP ini.
Inilah petikan wawancara dengan wakil rakyat yang juga seorang pebalap mobil nasional itu.
Bagaimana tanggapan Anda dengan rencana kehadiran MotoGP 2017 Sentul ?
Ya, saya sebagai pebalap dan paham dengan kondisi sirkuit Sentul, tentu berharap agar MotoGP bisa kembali ke Indonesia. Karena impactnya luar biasa besar. Tidak hanya akan mengalirnya orang asing ke Indonesia, yang berarti mendatangkan devisa, juga menggerakkan perekonomian secara luas.
Apa yang dilakukan komisi X untuk memuluskan event ini karena impactnya sangat besar bagi pariwisata dan perekonomian Indonesia?
Tentu kami akan bekerjasama dengan pihak terkait, kementerian dan instansi untuk membangun industri olahraga dan juga pariwisata. Nah, dua hal itu saling berkaitan dengan adanya event dunia di Indonesia. Kebetulan saja kalau sekarang MotoGP.
Tapi bisa untuk cabang tenis, bulutangkis dan yang lain yang bisa mendatangkan potensi orang asing datang ke Indonesia.
Nah, saat ini kan banyak terjadi, ada potensi venue atau sirkuit atau pebalap go internasional, tapi terkendala pendanaan. Sayang sekali kan. Maka itu, kami di komisi X akan membicarakan ini bagaimana jalan keluar terbaiknya. Bisa berupa Undang –Undang atau Keppres.
Kalau untuk sukses penyelenggaran MotoGP Sentul 2017, apa yang diperlukan agar pemerintah mau membantu untuk pendanaan renovasi sebagai syarat mutlak MotoGP bisa digelar?
Kami sudah melakukan pembahasan beberapa kali. Terutama dengan Kemenpora. Ya prinsip untuk kepentingan negara dan masyarakat luas, mestinya bisa diadopsi. Karena di luar negeri, juga banyak sirkuit punya swasta tetapi negara hadir di situ. Karena tanpa campur tangan dan perlindungan negara akan susah.
Menurut saya yang paling bagus ya dengan menerbitkan Keppres. Dengan begitu, tidak hanya Kemenpora saja yang mendapat tugas tetapi juga bisa ke lintas departemen seperti Kementerian Pariwisata, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dan yang lain.
Tapi, dalam hal ini Kemenpora yang paling berkompeten. Bahkan kami juga tengah memperjuangkan soal wewenang Kemenpora. Misalnya Gelora Bung Karno itu bukan dikelola Setneg tetapi Kemenpora.
Anda bisa memberi analogi adanya MotoGP paralel dengan banjirnya wisatawan dan devisa?
Sangat nyata contohnya dan nggak jauh-jauh sob. Sebut Malaysia, sejak menggelar MotoGP dan F1, jumlah wisata datang di atas 20 juta. Data terakhir bahkan menjadi 26 juta. Itu terkatrol karena MotoGP digelar di Malaysia. Padahal jumlah penduduk Malaysia berapa?
Nah, Indonesia sebagai produsen motor nomor satu di dunia, potensinya tentu lebih besar ketimbang Malaysia. Tapi, wisatawan yang datang nggak sampai separohnya Malaysia.
Ini yang saya bilang, industri otomotif, promosi dan pariwisata bisa paralel dengan adanya event dunia sekelas MotoGP. Anda dulu mungkin masih ingat bagaimana macetnya Sentul dan Jagorawi saat digelar MotoGP.
Jadi soal rencana pemerintah melalui anggaran Kemenpora menggelontorkan Rp 150 – Rp 170 miliar untuk renovasi Sentul bagaimana?
Nah itu sudah masuk ramah DPR dan Kemenpora. Yang jelas, dana pembinaan yang Rp 5 miliar sudah tidak ada masalah. Tapi yang soal untuk renovasi setahu saya masih dalam pembahasan. Memang kemudian mencuat harapan agar ada payung hukumnya agar kelak nggak bermasalah.
Bagus saya kira itu. Maka itu kita libatkan KPK dan BKP dalam penyusunan payung hukumnya. Sehingga semua bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat seluas-luasnya untuk banyak orang.